JawaPos.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) memicu komentar pedas dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang Kartiyus. Dalam rekaman video yang beredar luas, dia menunjuk hidung Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Dilihat dari unggahan akun media sosial Hi Pontianak pada Selasa (1/9), Kartiyus meminta agar Raja Juli sebagai menhut lebih perhatian kepada anak buah dan petugas di lapangan. Dia juga mempertanyakan kinerja Raja Juli dalam menjaga hutan dan mencegah karhutla.

”Hei menteri, turun tangan, bantu anak buah mu di lapangan ya. Jangan urusan penyakitnya saja diserahkan ke bupati. Jaga hutan, kalau sudah terbakar gini, bupati. Mana Raja Juli Antoni, menteri kehutanan kita. Jaga itu hutan mu, jangan dibiarkan terbakar,” kata dia dikutip dari video tersebut.

Dalam video yang sama, Kartiyus juga mempertanyakan soal kebutuhan petugas pemadam karhutla dari Manggala Agni. Termasuk diantaranya urusan makan atau logistik untuk para petugas tersebut. Dia meminta agar Raja Juli lebih perhatian terhadap anak buahnya.

”Anak buah mu di Manggala Agni itu nggak makan, masa bupati ngasih dia makan. Kasih makan anak buahmu yang memadamkan api itu, KPH kita itu kan anak buah Raja Juli Antoni,” tandasnya.

Atas unggahan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi,menyatakan bahwa Kemenhut memandang setiap informasi dan masukan dari masyarakat maupun pihak terkait merupakan bagian penting dalam memperkuat upaya pengendalian karhutla.

”Dalam situasi seperti ini, Kemenhut tidak perlu memberikan respons secara khusus terhadap setiap pernyataan atau unggahan,” imbuhnya.

Ristianto, menekankan bahwa yang lebih penting saat ini adalah semua pihak menunjukkan komitmen dan bergerak bersama secara bahu-membahu, sesuai tugas dan kewenangannya, untuk mencegah, menangani, dan memulihkan dampak karhutla.

Baca Juga: Masyarakat Adat Dayak Imbau Warga Kalimantan Lebih Waspada dengan Karhutla

”Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, dunia usaha, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya,” ucap dia.

Kemenhut juga mengingatkan, pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Bukan satu atau dua pihak saja. Karena itu, sinergi, kerja nyata, dan kepedulian seluruh pihak akan jauh lebih bermanfaat bagi perlindungan masyarakat, lingkungan, dan hutan Indonesia.