JawaPos.com - Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional pada 2027. Penguatan program juga diarahkan agar manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah.
Rencana tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi VII DPR RI.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada besarnya dana yang tersedia. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan anggaran negara diterjemahkan ke dalam program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Pembahasan anggaran bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi mengenai bagaimana setiap rupiah uang negara diterjemahkan menjadi program kerja yang tepat sasaran, dilaksanakan secara akuntabel, serta diawasi bersama agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Widiyanti Putri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Ia menjelaskan, Kementerian Pariwisata mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.509.057.247.000 atau sekitar Rp1,51 triliun pada 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama sekaligus menangani berbagai persoalan strategis dalam pengembangan sektor pariwisata.
Pemerintah juga berupaya mempertahankan program yang sudah berjalan sembari meningkatkan dukungan terhadap kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya terlihat dari kenaikan anggaran Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur dari Rp 39,43 miliar menjadi Rp 48,54 miliar.
Selain itu, alokasi untuk Deputi Bidang Industri dan Investasi turut meningkat dari Rp 21,69 miliar menjadi Rp 26,33 miliar. Selain itu, anggaran tugas pembantuan juga naik dari Rp 17,86 miliar menjadi Rp 19,76 miliar yang ditujukan untuk memperkuat pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh provinsi.
Sejumlah program unggulan turut menjadi perhatian pada 2027. Program tersebut mencakup Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, hingga Tourism 5.0.
Di sektor destinasi, lanjut Widiyanti, pemerintah menargetkan peningkatan bantuan untuk pembangunan amenitas dan aksesibilitas. Jumlah unit yang memperoleh dukungan ditargetkan naik dari 92 unit pada 2026 menjadi 150 unit pada 2027. Sementara itu, program peningkatan keselamatan berwisata direncanakan berlangsung di 24 lokasi.
Ia tak memungkiri, transformasi digital sektor pariwisata juga menjadi bagian dari agenda pengembangan pada tahun depan. Kementerian Pariwisata akan memperkuat Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (SISPARNAS) dan Jaringan Desa Wisata (JADESTA).
Melalui JADESTA, pemerintah menargetkan tersedianya lebih dari 6.300 data dan informasi desa wisata. Sementara SISPARNAS diarahkan untuk menyediakan data mengenai atraksi pariwisata yang tersebar di 38 provinsi.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Pada 2027, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara berada di kisaran 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan.
Selain itu, perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan. Dari sisi investasi, target yang dipatok mencapai Rp 71 triliun, sedangkan devisa pariwisata ditargetkan berada pada rentang USD 25,5 miliar hingga USD 28,6 miliar.
Target tersebut dibangun berdasarkan kinerja sektor pariwisata hingga Semester I 2026. Dalam periode tersebut tercatat 7,45 juta kunjungan wisatawan mancanegara, devisa sebesar USD 8,43 miliar, 0,63 miliar perjalanan wisatawan nusantara, serta investasi pariwisata senilai Rp 39,68 triliun.
Widiyanti menegaskan, pelaksanaan seluruh program pada 2027 akan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar mendukung terwujudnya sektor pariwisata yang kuat dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel untuk membangun pariwisata nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” paparnya. (*)