JawaPos.com - Solidaritas warga dalam penyampaian aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (27/8) dinilai tidak hanya memperlihatkan dinamika demokrasi, tetapi juga menghadirkan berbagai bentuk solidaritas antarmasyarakat.
Solidaritas tersebut terlihat melalui beragam cara, mulai dari poster-poster satir yang menyampaikan kritik, gerakan bersama menjaga kebersihan lokasi aksi, hingga penggalangan donasi untuk memenuhi kebutuhan logistik dan medis di lapangan.
Founder Humanity Care, Chandra, mengatakan gerakan bertajuk “Donasi Warga Threads untuk Warga Indonesia” tersebut dilakukan untuk menyediakan makanan dan minuman secara cuma-cuma bagi masyarakat yang berada di lokasi aksi.
Menurut Chandra, makanan dan minuman yang dibagikan tidak hanya berasal dari satu pihak. Komunitas tersebut turut memberdayakan para pelaku UMKM jalanan dengan membeli dagangan mereka untuk kemudian dibagikan kepada warga.
Baca Juga: Jepang Kirim Kapal Kunisaki untuk Bantu Padamkam Karhutla di Indonesia
“Kurang lebih 50 pedagang yang kami borong seperti itu. Pedagangnya bermacam-macam ya, ada kopi, ada minuman-minuman dingin, ada makanan, ada camilan,” kata Chandra kepada wartawan, Minggu (30/8).
Selain makanan dan minuman, solidaritas juga diwujudkan melalui pengumpulan dana secara bersama-sama oleh warga Threads. Donasi yang terkumpul kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas pendukung, salah satunya toilet portable yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama berada di lokasi aksi.
Chandra menilai kontribusi yang diberikan masyarakat, meski berasal dari patungan dalam jumlah yang berbeda-beda, dapat menghasilkan manfaat yang besar ketika dikelola dan disalurkan secara tepat.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran secara langsung dalam aksi. Dukungan juga dapat diberikan melalui bantuan logistik, fasilitas, maupun upaya menjaga kenyamanan dan keselamatan sesama warga.
Namun, dinamika di lapangan maupun di ruang digital tetap memiliki tantangan. Kemunculan aksi kerusuhan, provokasi, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi mengaburkan substansi aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat.
"Karena itu, masyarakat perlu memperkuat kewaspadaan, baik ketika berada di lokasi aksi maupun saat menerima informasi melalui media sosial," ujarnya.
Setidaknya ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan agar penyampaian aspirasi tetap aman, kritis, dan efektif.
Pertama, perkuat benteng digital. Ia menekankan, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum membagikan potongan video, foto, maupun narasi yang beredar di media sosial. Sumber informasi, waktu unggahan, serta konteks sebuah konten perlu diperiksa agar masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru.
Baca Juga: PBNU Dianggap Terlalu Politis, Jauh Dari Spirit Kepemimpinan Gus Dur
Kewaspadaan juga diperlukan terhadap akun anonim yang berupaya menggiring publik ke arah kebencian, perusakan, atau perpecahan.
"Selain itu, keamanan data pribadi harus menjadi perhatian dengan tidak sembarangan membagikan foto wajah maupun informasi sensitif yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain," tegasnya.
Kedua, utamakan keselamatan di lapangan. Ketika berada di lokasi aksi, masyarakat sebaiknya tetap berpegang pada substansi penyampaian aspirasi dan menghindari kelompok yang mulai melakukan perusakan fasilitas umum atau tindakan anarkis.
Konsep peer safety atau saling menjaga juga penting diterapkan. Peserta aksi dapat menyimpan kontak darurat, membantu orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan medis atau logistik, serta mengenali jalur aman untuk evakuasi apabila kondisi di lapangan berubah menjadi tidak kondusif.
Ketiga, merawat narasi solidaritas. Menurutnya, penyampaian aspirasi dalam ruang demokrasi akan lebih kuat ketika pesan yang disampaikan tetap konsisten dan mendapat dukungan melalui cara-cara yang konstruktif. Gerakan saling membantu, seperti penggalangan donasi dan penyediaan kebutuhan bagi warga di lokasi aksi, menjadi salah satu bentuk partisipasi yang dapat memperkuat solidaritas.
Di tengah maraknya informasi yang berpotensi memicu konflik, narasi tentang saling membantu dan menjaga sesama juga dapat menjadi penyeimbang. Dengan demikian, perhatian publik tidak semata-mata tertuju pada kericuhan, tetapi juga pada nilai solidaritas yang muncul dari masyarakat.
Pada dasarnya, menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, pelaksanaan hak tersebut perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menghormati hak orang lain.
"Dengan menjaga substansi aspirasi, memperkuat literasi digital, dan membangun solidaritas di lapangan, penyampaian pendapat di ruang publik diharapkan tetap berlangsung secara aman, kritis, dan bermartabat," pungkasnya.