JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing buruh Indonesia di tengah perubahan dunia kerja. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), robotik, internet of things (IoT), perubahan regulasi, serta dinamika ekonomi global dinilai harus diantisipasi dengan peningkatan kompetensi pekerja.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri sekaligus menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global” itu berlangsung di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi pelaksanaan Rakernas KSBSI yang menjadi ruang konsolidasi bagi kalangan buruh. Ia berharap seluruh hasil pembahasan dapat menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan kemajuan, perlindungan, dan kesejahteraan buruh Indonesia.
Kapolri mengatakan dunia ketenagakerjaan sedang menghadapi perubahan besar seiring perkembangan revolusi industri dan transformasi teknologi. AI, robotik, dan IoT akan mengubah kebutuhan industri sekaligus pola pekerjaan yang selama ini dijalankan tenaga kerja.
Menurut Kapolri, perkembangan teknologi memang dapat mengurangi kebutuhan terhadap sejumlah jenis pekerjaan. Namun, perubahan tersebut pada saat yang sama juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan jenis profesi baru.
“Bagaimana kita semua siap untuk menghadapi hal tersebut, sehingga walaupun ada perkembangan teknologi, namun tetap buruh sebagai jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan,” ujar Kapolri.
Karena itu, pekerja dinilai perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Penguatan kompetensi menjadi penting agar buruh tidak hanya menjadi pihak yang terdampak oleh transformasi industri, tetapi juga dapat mengambil peran dalam sektor-sektor baru yang berkembang.
Kapolri juga menilai buruh memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan perekonomian nasional. Peran tersebut tercermin dari kontribusi tenaga kerja dalam menopang aktivitas industri dan perekonomian Indonesia.
“Ini tidak lepas dari peran rekan-rekan buruh sekalian sebagai tenaga-tenaga dan tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.
Di tengah perubahan ekonomi global, pemerintah juga terus mendorong regulasi dan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan, kompetensi, serta kesejahteraan pekerja. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah proses pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja.
Kapolri berharap pembahasan revisi regulasi tersebut dapat menjadi ruang bersama bagi pemerintah, DPR, pengusaha, dan kalangan buruh. Dialog tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan dan mengakomodasi isu-isu yang selama ini diperjuangkan pekerja.
Selain regulasi, Kapolri mengapresiasi komunikasi yang terbangun antara serikat buruh dan kalangan pengusaha. Menurutnya, hubungan dialogis diperlukan agar dunia usaha dan pekerja dapat menyusun langkah bersama menghadapi tantangan ekonomi.
“Kita lihat pengusaha dan teman-teman buruh bisa duduk bersama untuk menyusun suatu rencana ke depan, untuk bisa maju bersama-sama. Ini tentunya adalah nuansa yang kita harapkan menjadi nuansa yang membawa harapan bagi kita semua,” ungkapnya.
Kapolri juga menyoroti peluang yang muncul dari pengembangan industri dan program hilirisasi nasional. Menurutnya, pertumbuhan sektor tersebut harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Agar dapat mengambil peluang tersebut, tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Transfer pengetahuan serta kemampuan beradaptasi menjadi modal penting untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin berkembang.
Kapolri berharap buruh Indonesia tidak selamanya berada pada sektor pekerjaan dengan tingkat keterampilan dasar dan menengah. Ia ingin tenaga kerja Indonesia juga mampu mengisi posisi strategis, termasuk jabatan pada tingkat manajerial.
“Transfer knowledge menjadi penting, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting, sehingga kita siap untuk kemudian menghadapi perkembangan hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” tutur Kapolri.
Menurut Kapolri, peningkatan kualitas tenaga kerja juga perlu berjalan seiring dengan perkembangan industri. Dengan kompetensi yang semakin kuat, buruh diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja. Salah satu instrumen yang disiapkan untuk mendukung upaya tersebut adalah Desk Ketenagakerjaan Polri.
Keberadaan Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya Polri menangani berbagai persoalan industrial. Desk tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai bentuk kejahatan maupun persoalan yang dapat berdampak pada kehidupan dan hak-hak buruh.
“Ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial,” jelasnya.
Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat terus diperkuat. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi serikat pekerja dan buruh dalam memperjuangkan sekaligus melindungi kepentingan pekerja.
Menjelang akhir sambutannya, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada elemen buruh yang sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Rencana tersebut akhirnya diurungkan sehingga penyampaian aspirasi dapat diarahkan melalui ruang dialog.
Kapolri menekankan bahwa besarnya kekuatan yang dimiliki kelompok buruh perlu disertai dengan sikap tertib dan bertanggung jawab. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara yang menjaga ketertiban.
“Tunjukkan bahwa walaupun rekan-rekan memiliki kekuatan besar, rekan-rekan mampu dan tertib,” pungkas Kapolri.
Rakernas KSBSI Tahun 2026 kemudian ditutup secara resmi oleh Kapolri. Forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi serikat buruh sekaligus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja.
Tantangan teknologi dan transformasi industri membuat peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan yang semakin penting. Dengan kemampuan beradaptasi, penguasaan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, buruh Indonesia diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam perkembangan industri dan perekonomian nasional.