JawaPos.com – Gerakan penolakan terhadap Laporan pertanggungjawaban (LPj) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disuarakan tokoh NU Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.

Ia mengklaim Gerakan itu merupakan ajakan agar para muktamirin menggunakan hak organisasional secara objektif dalam menilai LPj PBNU.

Bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap NU maupun pengurus yang telah menyelesaikan masa khidmahnya.

Gerakan itu mencuat jelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026 mendatang.

Baca Juga: Yenny Wahid: Rekonsiliasi Mutlak Dilakukan usai Muktamar ke-35 NU

Menurut Gus Lilur, LPJ tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai agenda formalitas dalam forum Muktamar.

Dokumen tersebut harus menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana mandat organisasi telah dijalankan. 

“LPJ bukan sekadar formalitas. Kalau ada persoalan mendasar yang belum terjawab, muktamirin memiliki hak untuk mempertanyakannya, bahkan menolak LPJ,” kata Gus Lilur kepada wartawan, Jumat (21/8).

Ia juga menyoroti konflik internal PBNU yang sempat terbuka ke ruang publik pada akhir 2025 lalu.

Munculnya saling pecat dan klaim kewenangan antarpimpinan menurut dia seharusnya menjadi bahan evaluasi serius. 

Baca Juga: Jelang Muktamar ke-35, Gus Lilur Ingatkan NU Tidak Boleh Dijadikan "Kendaraan Politik"

“Warga NU di akar rumput tidak pernah meminta tontonan konflik elite. Mereka membutuhkan organisasi yang memberi teladan tentang persaudaraan, musyawarah, dan kedamaian,” ucap Gus Lilur.

Gus Lilur menilai, kinerja kepengurusan selama satu periode harus diukur melalui capaian yang benar-benar dirasakan jamaah.

Tagih Warisan Konkret Kepengurusan PBNU 

Ia mempertanyakan keberadaan karya konkret yang dapat menjadi warisan organisasi, bukan hanya kegiatan seremonial, konferensi, peresmian ataupun nota kesepahaman. 

“Kita harus bertanya, kampus atau rumah sakit apa yang benar-benar berdiri sebagai hasil kerja kepengurusan, bukan sekadar MoU, peresmian, konferensi, atau publikasi program,” tegasnya.

Menurut dia, ukuran keberhasilan organisasi harus dikembalikan kepada tradisi para muassis NU.

Baca Juga: Muktamar NU di Depan Mata, Presiden Prabowo Diingatkan Jangan Ikut Campur 

KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri, lanjut Gus Lilur, meninggalkan warisan berupa pesantren, pendidikan, kaderisasi, serta berbagai lembaga yang manfaatnya terus dirasakan hingga sekarang. 

“Para muassis meninggalkan karya yang hidup. Semangat membangun seperti itu harus menjadi ukuran penting bagi NU hari ini,” ujarnya.

Persoalan lain yang disoroti adalah hubungan antara PBNU dengan struktur NU di daerah.

Gus Lilur mengaku prihatin apabila PWNU maupun PCNU merasa diperlakukan sebatas bawahan yang dapat diganti sewaktu-waktu melalui keputusan administratif.

“NU bukan perusahaan dengan hubungan kantor pusat dan cabang. NU adalah jaringan persaudaraan yang dibangun melalui sanad, silaturahmi, dan kepercayaan,” tuturnya.

Baca Juga: Muktamar 2 Pekan Lagi, PWNU Keluhkan Belum Terima Undangan Resmi

Ia juga meminta persoalan hukum yang menyeret sejumlah tokoh yang terkait erat dengan NU menjadi bahan evaluasi etik dan kelembagaan.

Dalam hal ini, Gus Lilur menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang berjalan.

Namun, ia menilai perkara hukum yang dikaitkan dengan tokoh yang identik dengan NU tetap dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap organisasi.

Jangan Lupakan Akar Rumput

Di tengah dinamika elite tersebut, Gus Lilur mengingatkan agar warga NU di akar rumput tidak dilupakan.

Ia menekankan, para petani, buruh, nelayan, guru madrasah, pekerja informal, dan masyarakat kecil lainnya merupakan bagian penting dari kekuatan NU. 

Baca Juga: 200 Ribu Orang Diprediksi Hadiri Muktamar NU di Tambakberas Jombang

“Mereka mungkin tidak memahami dinamika rapat elite, tetapi mereka adalah basis utama keberadaan NU. Mereka membutuhkan rasa diayomi dan keyakinan bahwa NU hadir untuk kehidupan mereka,” tuturnya.

Karena itu, Gus Lilur menekankan bahwa seluruh struktur NU, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU hingga ranting, pada hakikatnya dibentuk untuk melayani jamaah.

Struktur organisasi tidak boleh berubah menjadi tujuan atau sarana mempertahankan kekuasaan. 

“Keberhasilan NU harus diukur dari manfaat, perlindungan, pendidikan, pemberdayaan, dan solusi yang hadir bagi masyarakat, bukan hanya dari kelengkapan struktur administratif,” jelasnya.

Ia berharap Muktamar ke-35 dapat menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada semangat persaudaraan.

Baca Juga: 3.370 Muktamirin Muktamar NU Diinapkan di 16 Gedung di Ponpes Bahrul Ulum Jombang

Menurut Gus Lilur, NU harus mampu menjadi teladan dalam menjaga kerukunan, saling mengasihi, menaungi, dan melindungi. 

“NU mestinya rukun, bersaudara, saling mengasihi, saling menaungi, dan saling melindungi. Itu bukan gagasan yang berlebihan, melainkan nilai dasar yang hidup di tengah warga NU,” ucapnya.

Gus Lilur menegaskan, penolakan terhadap LPJ tidak boleh disamakan dengan sikap anti-NU.

Sebaliknya, ia memandang keberanian menolak LPJ bila terdapat pertanggungjawaban yang dinilai belum memadai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jam'iyah.

Ia juga meminta para muktamirin datang dengan membawa mandat organisasi, bukan kepentingan kelompok tertentu. 

Baca Juga: PBNU Bantah Isu Penahanan SK Muktamar NU ke-35: Itu Hak PCNU dan PWNU

“Terima kasih bukan tanda tangan, dan sungkan bukan pertanggungjawaban,” pungkasnya.