JawaPos.com - Untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan cepat dan tepat sasaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pendataan warga.

Hal itu ditekankan saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA turun langsung ke lokasi terdampak gempa di Kabupaten Sikka pada Rabu (19/8). Menurut Tito, data korban terdampak di Posko Tanggap Darurat Sikka sudah menggambarkan kondisi di lapangan.

Data tersebut mencakup sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, kondisi terkini masyarakat terdampak, bantuan yang masuk dan keluar, hingga kebutuhan warga di setiap desa dan kecamatan, termasuk wilayah kepulauan seperti Pulau Palue yang juga terdampak.

Baca Juga: 5 Zodiak yang Kerap Tidak Menghargai Batasan Pribadi Orang Lain

”Saya lihat datanya detail sekali ini dan bagus ya. Tersentralisir di sini. Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini,” kata Tito dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (20/8).

Dalam kesempatan yang sama, Tito meminta pemda untuk terus memperbarui data kerusakan secara berkala. Data mengenai kondisi rumah warga, bangunan pemerintah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya bakal menjadi dasar dalam mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

”Sambil kita melakukan pendataan-pendataan terus. Untuk persiapan rekonstruksi, rehabnya nanti. Pemerintah pusat pasti nggak tinggal diam. Kita keroyok semua (pekerjaan),” ujarnya.

Agar penanggulangan bencana berjalan dengan cepat, Dirjen Bina Adwil Safrizal mengingatkan pentingnya memastikan pendataan kerusakan dilakukan secara detail dan valid. Sebab, data itu akan menjadi dasar percepatan penyaluran bantuan sampai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk itu, Safrizal mendorong agar pendataan tersebut terus diperkuat. Menurut dia, pengalaman dalam penanganan berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi di Aceh, menunjukkan bahwa kecepatan dan ketepatan pendataan menjadi penting dalam menentukan percepatan penyaluran bantuan.

Safrizal menyampaikan bahwa pendataan tidak hanya berkaitan dengan jumlah warga terdampak, melainkan juga harus mencakup tingkat kerusakan rumah dan bangunan. Baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat. Semua data tersebut juga perlu dilengkapi dengan titik atau lokasi kerusakan secara jelas.

”Wilayah yang cepat pendataan, maka akan cepat juga bantuan disalurkan. Untuk itu bapak menteri dalam setiap dialog dengan penyintas gempa selalu mengingatkan pemerintah butuh data yang valid dan cepat yang dilakukan oleh kepala desa,” kata dia.

Hal itu sejalan dengan atensi dari mendagri terkait dengan kesiapsiagaan pemda dalam menghadapi kemungkinan gempa susulan. Berdasar informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa susulan masih berpotensi terjadi di Pulau Flores dalam 2 minggu sampai 1 bulan ke depan.

Masa tanggap darurat, lanjut dia, harus dimanfaatkan untuk membangun basis data yang kuat dan terintegrasi. Pendataan yang dilakukan hingga tingkat desa sangat penting agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki gambaran yang sama mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.