JawaPos.com - Pemerintah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan puluhan armada udara ke sejumlah wilayah rawan. Sebanyak 40 armada disiapkan untuk mendukung upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (18/8).

Ia mengatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus meningkatkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Pemerintah all out tangani karhutla. Kementerian Kehutanan terus memperkuat sinergi dengan BNPB dan BMKG dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, salah satunya melalui kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca,” kata Raja Juli.

Menurutnya, BNPB telah menyiagakan 40 armada udara guna memperkuat penanganan karhutla. Kekuatan tersebut meliputi 10 pesawat patroli, 27 helikopter water bombing, serta tiga pesawat yang digunakan untuk mendukung OMC.

Sementara itu, untuk enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla, BNPB mengerahkan 36 armada udara. Armada tersebut terdiri atas 12 pesawat patroli udara, 21 helikopter water bombing, dan tiga pesawat OMC.

Raja Juli menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas instansi karena kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang dapat menimbulkan dampak luas.

“Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Berbagai langkah antisipasi dan koordinasi telah ditempuh pemerintah. Di antaranya melalui rapat koordinasi khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta sejumlah kementerian dan lembaga di Manggala Wanabakti.

Pemerintah juga menggelar rapat terbatas terkait penanggulangan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, unsur TNI dan Polri, BMKG, BRIN, serta BNPB.

Selain itu, pemerintah menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di tiga provinsi yang dinilai rawan kebakaran, yakni Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana menghadapi potensi karhutla di berbagai daerah," pungkasnya.