8 Strategi Pemerintah untuk Percepat Pemulihan Pascagempa NTT

JawaPos.com — Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa.

Itu setelah gempa Magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8) pagi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan seluruh strategi tersebut harus segera dijalankan.

Langkah itu mencakup percepatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.

“Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak,” kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).

Berikut langkah-langkahnya:

1. Segera Tetapkan Status Darurat Resmi

Pemerintah pusat meminta enam kabupaten yang mengalami dampak paling parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat secara resmi.

Menurut Suharyanto, penetapan status tersebut menjadi dasar hukum bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta kementerian dan lembaga lainnya untuk mengoptimalkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal," kata Suharyanto.

2. Percepat Pembentukan Pos Satgas

Kedua, pemerintah mempercepat pembentukan pos satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan untuk mendukung kepemimpinan satgas di lapangan.

Posko tersebut diperlukan agar penanganan pengungsi, distribusi bantuan, serta berbagai langkah operasional di daerah dapat berjalan terkoordinasi dalam satu komando.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi," ucap Suharyanto.

3. BNPB Bentuk Posko Utama di Labuan Bajo

BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere.

Kedua posko tersebut menjadi pusat koordinasi untuk memperluas jangkauan penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mempercepat semua langkah penanganan bencana," paparnya.

4. Pemerintah Buka Posko Logistik Nasional di Jakarta

Pemerintah membuka Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Fasilitas ini menjadi titik konsolidasi bantuan yang berasal dari kementerian/lembaga, BUMN, sektor swasta, maupun masyarakat sebelum dikirim ke wilayah terdampak di Flores melalui jalur udara.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," ucap Suharyanto.

5. Prioritaskan Pencarian dan Keselamatan Korban Gempa

Aspek pencarian dan keselamatan korban gempa NTT menjadi prioritas paling utama.

Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dengan melibatkan TNI, Polri, serta relawan, hingga seluruh wilayah terdampak dipastikan aman dan tidak ada korban yang masih terjebak maupun hilang.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," bebernya.

6. Segera Fungsikan Jaringan Listrik, Air, hingga BBM

Pemerintah menargetkan sejumlah fasilitas dasar, seperti listrik, air bersih, BBM, dan jaringan komunikasi, dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Di saat yang sama, pendataan kerusakan rumah warga diminta segera dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya masa tanggap darurat.

Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan pembangunan hunian sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah.

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," ujar Suharyanto.

7. Kerahkan Alutsista Lintas Lembaga

Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, pemerintah mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga.

Armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB akan difokuskan untuk mendistribusikan kebutuhan pengungsi.

“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," tuturnya.

8. Operasikan Media Center, Update Tiap Pukul 17.00 WITA

Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center resmi yang akan menggelar konferensi pers setiap sore pukul 17.00 WITA.

Fasilitas ini disiapkan untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana dan data terbaru secara berkala kepada publik.

Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah beredarnya informasi yang tidak akurat serta mengurangi simpang siur kabar di tengah masyarakat.

“Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," pungkasnya.