JawaPos.com - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dinilai disampaikan secara realistis karena bertumpu pada data, capaian kinerja, sekaligus proyeksi pembangunan nasional ke depan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, mengungkapkan, pernyataan Prabowo juga dinilai memiliki pesan motivasional yang kuat untuk membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia.
"Pidato beliau kuat membangun kepercayaan diri nasional bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi, bergerak maju, menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham kepada wartawan, Jumat (14/8).
Baca Juga: Nilai Transaksi Jaringan Judol Internasional Kamboja di Indonesia Tembus Rp 890 Miliar Setahun
Menurut Idrus, dalam Sidang Tahunan MPR 2026, Prabowo secara meyakinkan menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai fundamental yang cukup kuat untuk melakukan transformasi di berbagai sektor. Sejumlah agenda, mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, reformasi kelembagaan, penataan BUMN, swasembada, hilirisasi hingga efisiensi pemerintahan dan penguatan pengawasan, disebut berada dalam satu arah kebijakan strategis.
Idrus berpandangan, seluruh transformasi tersebut memiliki satu tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah dinilai terus mendorong kegiatan ekonomi produktif, memperkuat kemandirian, serta meningkatkan daya saing nasional agar sasaran tersebut dapat tercapai.
Salah satu kebijakan yang disorot, kata Idrus, program swasembada solar melalui penerapan mandatori B50. Kebijakan tersebut menggunakan bahan bakar dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit dan dinilai menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
"Hal ini bukan sekadar tentang swasembada BBM, melainkan wujud nyata swasembada yang berbasis pada potensi sumber daya dalam negeri," ucapnya.
Idrus menekankan, Indonesia mempunyai sumber daya kelapa sawit yang melimpah. Terlebih, selama ini kebutuhan energi diesel masih sangat berkaitan dengan penggunaan minyak bumi dan produk impor.
Melalui implementasi B50, lanjutnya, sebagian kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan bahan baku dari dalam negeri sekaligus mengubah kekayaan alam menjadi salah satu fondasi kedaulatan energi nasional.
Ia menilai kebijakan tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Ketika ketergantungan terhadap impor berkurang, devisa yang sebelumnya digunakan untuk membeli produk dari luar negeri dapat dipertahankan dan berputar di dalam perekonomian nasional.
"Dengan program ini, devisa tidak lagi tersedot ke luar negeri, melainkan berputar dan memperkuat ekonomi dalam negeri," timpal Idrus.
Dari sisi ekonomi, Idrus menyebut implementasi B50 diperkirakan mampu memberikan penghematan devisa hingga Rp 170 triliun. Namun, manfaat kebijakan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari besarnya penghematan devisa.
"Karena ketika nilai itu berputar, ia dapat menciptakan pekerjaan, meningkatkan permintaan terhadap hasil perkebunan, memperkuat industri pengolahan, meningkatkan penerimaan negara dan memperbesar aktivitas ekonomi nasional," bebernya.
Karena itu, Idrus menilai pesan penting pidato Prabowo bukan sekadar daftar keberhasilan pemerintah. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan arah Indonesia yang sedang membenahi diri, memperkuat posisi dalam persaingan global, sekaligus memastikan transformasi ekonomi memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
Idrus juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Prabowo. Presiden menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I berada di angka 5,45 persen.
Menurut Idrus, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang masih penuh tantangan. Ia menilai pertumbuhan tersebut bukan hasil yang sederhana, melainkan mencerminkan adanya fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk menopang agenda transformasi nasional.
"Pidato itu juga dinilai sebagai gambaran mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan, dengan kemandirian ekonomi, pengelolaan sumber daya nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting dari agenda transformasi," pungkasnya.