JawaPos.com - Standar kualitas udara ambien tahunan Indonesia untuk nitrogen oksida (NOx) disebut lima kali lebih longgar dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kondisi ini membuat masyarakat berpotensi terpapar konsentrasi polutan yang dinilai tidak aman berdasarkan standar kesehatan global.

Temuan tersebut disampaikan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) melalui studi Mapping the invisible: a satellite reveal of Indonesia's NOx hotspots.

Studi itu memetakan 29 titik panas (hotspot) NOx di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari kawasan metropolitan hingga pusat industri, pertambangan, dan hilirisasi nikel.

Baca Juga: Polusi Industri Nikel di Sulawesi-Malut Melebihi Jabodetabek Gara-gara Emisi

Selain persoalan standar, CREA menemukan sejumlah hotspot emisi berada di luar jangkauan stasiun pemantauan resmi.

Akibatnya, paparan polusi di sejumlah wilayah berpotensi tidak terdeteksi dalam sistem pemantauan kualitas udara yang tersedia bagi publik.

Emisi NOx di Indonesia sendiri disebut meningkat lebih dari 50 persen sejak 2010 atau 16 tahun terakhir. 

Sumbernya tidak hanya berasal dari sektor transportasi, tetapi juga pembangkit listrik berbasis batu bara dan gas, kawasan industri, pertambangan, serta kompleks hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara.

“Pencemaran NOx di Indonesia merupakan isu multisektoral. Di samping sektor transportasi yang berkontribusi sebagai sumber bergerak (mobile sources), studi ini memetakan sumber-sumber emisi stasioner (stationary sources) —seperti pembangkit listrik berbasis batu bara (PLTU) dan gas (PLTG), kawasan industri di Jawa, hingga kompleks hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara,” ujar Katherine Hasan, Analis CREA dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Baca Juga: Debu Tebal Parung Panjang Ancam Siswa SD, Tiap Kelas Tujuh Orang Sakit Akibat Polusi

CREA sendiri mendesak pemerintah memperkuat transparansi dan pemantauan kualitas udara dengan mengintegrasikan data satelit, laporan emisi, serta pengukuran cerobong industri.

Sistem tersebut dinilai dapat digunakan sebagai peringatan dini ketika terjadi lonjakan polusi sekaligus menjadi dasar kebijakan udara bersih.

“Untuk melindungi keselamatan warga, pemerintah harus segera beralih dari pelaporan pasif yang tidak transparan menuju intervensi tegas berbasis data,” tegas Katherine.

Tak hanya itu, NOx juga dapat bereaksi di atmosfer dan membentuk ozon permukaan serta partikel halus PM2,5.

Paparan kedua polutan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernapasan dan kardiovaskular, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia di sekitar area padat emisi.

Baca Juga: Bakar Sampah Bikin Polusi, Desa Ini Kelola Jadi Sumber Ekonomi

“Untuk mencegah lonjakan beban biaya kesehatan nasional dan melindungi produktivitas generasi mendatang, pemerintah harus memperketat standar kualitas udara selaras WHO serta menempatkan dampak kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan energi dan industri," tegas Budi Haryanto, Guru Besar Kesehatan Lingkungan FKM UI dan Peneliti ISER UI.