JawaPos.com - Sebagai bagian dari upaya penguatan transformasi digital, Korlantas Polri menerapkan sistem face recognition yang terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta data kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Dengan begitu, data yang masuk lewat ETLE akan langsung mengidentifikasi pelanggar yang menggunakan pelat nomor palsu atau tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Langkah itu diambil karena Korlantas Polri melihat masih banyak pelanggaran penggunaan TNKB.
Berdasar data Korlantas Polri selama Semester I 2026, sebanyak 16.812 pelanggaran terkait pelat nomor berhasil direkam sistem ETLE. Pelanggaran tersebut terdiri atas kendaraan yang tidak menggunakan TNKB maupun menggunakan pelat nomor palsu. Sebanyak 77,24 persen diantaranya dilakukan oleh pengendara sepeda motor.
Padahal Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menyampaikan bahwa penggunaan TNKB merupakan identitas resmi kendaraan yang diterbitkan Polri dan menjadi bagian penting dalam sistem registrasi, identifikasi kendaraan, dan penegakan hukum.
Baca Juga: 12 Tokoh Anime Paling Banyak Dipakai Nama Orang Indonesia, dari Uzumaki hingga Suneo
”Data semester I Januari sampai Juli 2026, terdapat 16.812 pelanggaran yang berhasil di-capture ETLE berupa kendaraan yang tidak menggunakan pelat nomor maupun menggunakan pelat nomor palsu. Sebanyak 77,24 persen dilakukan oleh pengendara sepeda motor,” kata Brigjen Agus pada Selasa (4/8).
Menurut Agus, pelanggaran tersebut umumnya dilakukan untuk menghindari penindakan ETLE, mengakali kebijakan ganjil genap, hingga menghilangkan jejak dalam tindak pidana maupun kasus tabrak lari.
”Ini merupakan kecenderungan untuk menghindari penindakan hukum elektronik ETLE, pelanggaran ganjil genap, maupun menghilangkan jejak dalam kasus pidana dan tabrak lari,” terang dia.
Untuk itu, Korlantas Polri mengimplementasikan teknologi face recognition yang mampu mengenali wajah pengendara melalui kamera ETLE, kemudian mencocokkannya dengan data kependudukan Dukcapil.
Dengan mengandalkan teknologi tersebut, identitas pengendara tetap dapat diketahui meski kendaraan menggunakan pelat nomor palsu, pelat nomor ditutup, atau bahkan tidak dipasang sama sekali oleh pengguna kendaraan.
Menurut Agus, penerapan face recognition tidak hanya memperkuat akurasi penegakan hukum lalu lintas, melainkan juga mendukung pengungkapan tindak kriminal di jalan raya, memastikan surat konfirmasi pelanggaran dikirim kepada pihak yang tepat, serta mencegah penyalahgunaan identitas kendaraan.
”Kendaraan yang hasil capture ETLE tidak sesuai dengan data registrasi akan terindikasi menggunakan pelat palsu. Hasil verifikasi petugas back office selanjutnya diteruskan kepada petugas di lapangan sebagai sasaran penindakan,” jelas Agus.
Baca Juga: Operator KMP Mutiara Sentosa II Minta Maaf atas Kebakaran Kapal di Sumenep
Selain mengoptimalkan ETLE statis, mobile, dan portable, Korlantas Polri juga meningkatkan patroli personel Patroli Jalan Raya (PJR) dan Subdit Gakkum di titik-titik rawan pelanggaran TNKB. Penegakan hukum dilakukan secara humanis dengan mengedepankan sistem elektronik.
Tindakan represif menjadi langkah terakhir terhadap pelanggar yang tidak patuh pada aturan dan ketentuan. Korlantas Polri mengingatkan masyarakat bahwa penggunaan TNKB merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pengendara yang tidak memasang TNKB dapat dikenakan Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. Sementara penggunaan pelat nomor palsu dapat dikenakan Pasal 391 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
”Kami tidak bangga melakukan penindakan. Penegakan hukum adalah alternatif terakhir. Yang kami kedepankan adalah kepatuhan masyarakat melalui sistem ETLE dan pemanfaatan teknologi agar keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum di jalan dapat terwujud,” tegasnya.