JawaPos.com - Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menghangat menerpa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Forum Intelektual Muda (FIM) menyoroti tekanan pasar internasional, perubahan rantai pasok global, hingga meningkatnya persaingan produk antarnegara khususnya soal kebijakan perdagangan.
Co-Founder FIM, Muhammad Sutisna, menjelaskan reshuffle kabinet tidak semata-mata dimaknai sebagai pergantian pejabat, melainkan menjadi momentum untuk melakukan koreksi kebijakan agar lebih sesuai dengan tantangan ekonomi yang terus berkembang
“Presiden perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita menghadapi perubahan ekonomi global dengan kebijakan yang berjalan terlalu lambat. Perdagangan adalah salah satu mesin utama ekonomi nasional dan membutuhkan kepemimpinan yang responsif, berani, serta memiliki visi jangka panjang,” kata Sutisna kepada wartawan, Rabu (29/7).
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin berat. Perang tarif dan kebijakan proteksionisme yang diterapkan sejumlah negara besar dinilai berpotensi menekan kinerja ekspor nasional.
Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas juga dapat mengurangi pendapatan pelaku usaha maupun masyarakat.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya merespons ketika persoalan muncul. Indonesia membutuhkan strategi perdagangan yang mampu mengantisipasi perubahan sebelum berkembang menjadi krisis.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Kita harus berani membangun politik perdagangan yang melindungi industri nasional, memperkuat produksi dalam negeri, sekaligus memaksa produk Indonesia naik kelas di pasar internasional,” tegasnya.
Bahkan, ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas dengan nilai tambah yang masih rendah. Menurutnya, orientasi kebijakan perdagangan seharusnya tidak lagi hanya berfokus pada besarnya volume ekspor, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan kekayaan sumber daya alam, kapasitas produksi, tenaga kerja, dan pasar domestik yang besar, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Namun potensi tersebut tidak akan optimal apabila Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara keuntungan terbesar diperoleh negara lain yang mengolahnya.
“Yang harus kita kejar bukan sekadar volume ekspor. Kita harus mengejar nilai tambah, industrialisasi, dan kemampuan produk nasional menguasai pasar global. Kalau bahan baku kita diekspor murah kemudian kita membeli kembali produk jadinya dengan harga mahal, itu bukan kemenangan perdagangan,” jelasnya.
Ia mengusulkan nama Harvick Hasnul Qolbi sebagai salah satu figur yang dinilai layak dipertimbangkan untuk memperkuat Kementerian Perdagangan apabila Presiden melakukan evaluasi kabinet.
Ia menilai, pengalaman Harvick sebagai Wakil Menteri Pertanian dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian menjadi modal penting, karena sektor perdagangan memiliki keterkaitan erat dengan produksi dan pengelolaan komoditas.
Selain rekam jejak di pemerintahan, Harvick juga disebut memiliki jaringan yang luas di berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga pelaku ekonomi kerakyatan. Hal itu dinilai menjadi modal penting dalam membangun sinergi untuk memperkuat sektor perdagangan.
“Kalau kita ingin membenahi perdagangan, kita membutuhkan orang yang memahami dari mana barang itu diproduksi, bagaimana pelaku usaha bergerak, bagaimana komoditas dikelola, dan bagaimana produk Indonesia bisa masuk ke pasar global. Harvick memiliki pengalaman yang relevan dengan kebutuhan tersebut,” imbuhnya.
Bahlil tegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih hak prerogatif Presiden
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons isu yang mengabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
"Menyangkut dengan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden," kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7).
Baca Juga: Kepuasan Publik kepada Prabowo Turun ke 51,1 Persen, Kepala Bakom: Nanti Naik Lagi!
Bahlil menyatakan, setiap pejabat negara harus tunduk dan patuh atas keputusan Prabowo khususnya terkait perombakan kabinet. "Kita semua harus taat, tunduk pada hak prerogatif Bapak Presiden," tuturnya. (*)