JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meresmikan Sentra Karbon Kehutanan Indonesia atau Indonesia Forest Carbon Hub. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia pusat perdagangan karbon di tingkat global.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, Indonesia Forest Carbon Hub diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perdagangan karbon yang kredibel. Sebab, skema jual-beli karbon yang berintegritas hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
”Indonesia Forest Carbon Hub diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perdagangan karbon yang kredibel. Dari sisi permintaan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan International Emissions Trading Association (IETA). Organisasi yang beranggotakan puluhan perusahaan besar dunia tersebut diharapkan dapat mendukung Indonesia menjadi pusat (hub) perdagangan karbon global,” kata Raja Juli seperti dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, nota kerja sama dengan IETA telah ditandatangani pada 10 Oktober 2025. Selain itu, untuk menjaga tata kelola kehutanan dan memastikan karbon Indonesia memiliki integritas tinggi, pemerintah juga bekerja sama dengan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).
”Lembaga tersebut akan membantu memastikan metodologi pengukuran, perhitungan, dan pencegahan kebocoran karbon (carbon leaks) sesuai standar internasional,” ucap Raja Juli.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni juga resmi meluncurkan Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK). Peluncuran ini menandai dimulainya perdagangan karbon kehutanan secara lebih konkret melalui proyek-proyek yang telah siap dipasarkan.
Baca Juga: Peringatan TNI Kepada KKB, Tinggalkan Hutan dan Letakan Senjata Atau Ditindak Tegas
”Kepada yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” kata Menhut Raja Juli Antoni.
Menhut Raja Juli Antoni menyebut percepatan tersebut merupakan hasil kepemimpinan dan dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap pengembangan ekonomi hijau. Berbagai gagasan yang sebelumnya sulit diwujudkan kini berhasil direalisasikan.
”Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Presiden Prabowo. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi,” ujar Raja Juli Antoni.
Pada peluncuran tersebut, Kementerian Kehutanan sekaligus memperkenalkan empat proyek karbon yang siap dijalankan. Terdiri atas tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).
Raja Antoni mengatakan perluasan perdagangan karbon kini tidak hanya menyasar kawasan konsesi, tetapi juga mulai diterapkan di kawasan konservasi seperti Way Kambas dan kawasan perhutanan sosial. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah ingin manfaat perdagangan karbon dirasakan lebih luas.
”Semuanya kata Presiden, segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat kita eksekusi. Oleh karena itu hari ini kita launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kita tidak hanya kepada yang besar tetapi kepada yang kecil juga,” ungkap Raja Juli Antoni.
”Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kita melibatkan berbagai stakeholder,” lanjut dia.
Dia menambahkan, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan puluhan perusahaan besar dunia yang berharap Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan karbon global, sekaligus menyiapkan sistem pengawasan agar karbon kehutanan Indonesia tetap memiliki integritas tinggi.