JawaPos.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, mengusulkan agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan perpajakan atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disempurnakan agar semakin mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi seluruh pekerja.
Said menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pencairan JHT hingga Rp 50 juta yang dilakukan paling lambat dua tahun setelah pensiun atau berhenti bekerja dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0 persen.
Baca Juga: Ganindra Bimo: Pemain Diaspora ke Super league Indonesia Tak Bisa Dinilai Turun Level, Ini Alasannya
"Fakta bahwa sekitar 95 persen penerima manfaat JHT telah memperoleh fasilitas tarif pajak 0 persen menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keberpihakan terhadap perlindungan pekerja. Karena itu, saya memandang kebijakan ini dapat dikaji lebih lanjut agar ke depan seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama," ujar Said dalam keterangan yang diterima, Sabtu (4/7).
Said mengatakan, jika mayoritas peserta telah memperoleh pembebasan pajak, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk memperluas kebijakan tersebut kepada seluruh peserta JHT sebagai bentuk penyempurnaan sistem perlindungan sosial.
Menurutnya, JHT pada hakikatnya merupakan tabungan pekerja yang dibangun dari akumulasi iuran selama masa kerja. Oleh karena itu, manfaat yang diterima pada saat pensiun atau ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memiliki makna penting sebagai penopang keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.
"JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja. Karena itu, semakin utuh manfaat yang diterima pekerja, semakin kuat pula fungsi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan," ujarnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Virgo 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Di sisi lain, Said Iqbal menyatakan memahami bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, memiliki pertimbangan terkait kondisi fiskal negara. Menurutnya, setiap kebijakan harus tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial.
Meski begitu, ia menilai masih terdapat ruang untuk mengkaji dampak fiskal dan manfaat sosial apabila pembebasan pajak JHT diterapkan secara menyeluruh, mengingat peserta yang masih dikenai pajak hanya mencakup sebagian kecil dari total penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam semangat yang sama, penyempurnaan kebijakan perpajakan atas JHT dapat menjadi bentuk penguatan keberpihakan negara terhadap pekerja.
"Saya meyakini pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena itu, saya berharap usulan pembebasan pajak JHT dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan fiskal negara, serta keberlanjutan sistem jaminan sosial," ujar Said Iqbal.
Ia berharap dialog antara pemerintah, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan organisasi serikat pekerja dapat terus dilakukan sehingga dapat ditemukan formulasi kebijakan yang memberikan manfaat optimal, baik bagi pekerja maupun bagi kepentingan pembangunan nasional.
Said mengatakan bahwa pembebasan pajak atas pencairan JHT tidak semata-mata dipandang sebagai berkurangnya penerimaan negara. Ia mencontohkan ketika pekerja menerima manfaat JHT secara utuh, dana tersebut pada umumnya tidak disimpan begitu saja.
Dimana, sebagian besar akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbelanja, membayar biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, renovasi rumah, atau bahkan menjadi modal usaha kecil.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Gemini 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
“Aktivitas ekonomi itu pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya.