JawaPos.com - Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengusik perut rakyat, dengan menghadirkan kebijakan yang tidak mementingkan kemaslahatan rakyat. Ia menegaskan, DPR harus bisa menjadi lembaga pengawas atas setiap kebijakan pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Dhenni dihadapan para Pimpinan DPR RI di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, usai melakukan audiensi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6).

"Pemerintah khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya, ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, eh emosi, pasti pemerintah yang akan jadi tuntutan pertama kami," kata Dhenni Ribowo dihadapan pimpinan DPR.

Baca Juga: 6 Zodiak yang Diprediksi Menuntaskan Masalah Hidup dan Mewujudkan Harapan Besar pada Juni 2026

Ia mengimbau agar pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, baik itu kebijakan fiskal, moneter, serta kestabilan harga-harga bahan pokok dan juga BBM.

Ia menyebut, saat melakukan audiensi pimpinan DPR turut melakukan sambungan telepon dengan jajaran eksekutif. Hal itu diharapkan dapat didengar langsung oleh pihak pemerintah.

"Tadi kita sampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi, ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya," tegasnya.

Baca Juga: Dugaan Match Fixing Berujung Larangan Visa! Elye Wahi Absen Bela Pantai Gading Lawan Jerman di Piala Dunia 2026

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, menyatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti aspirasi mahasiswa kepada pemerintah. Bahkan, pimpinan DPR saat audiensi langsung menelepon Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang.

"Tadi pada waktu komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nanik, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MPG ini sekitar Rp 70 triliun-an, apa dari hasil penyisiran terhadap program-program MPG yang tidak efisien dan lain sebagainya," pungkasnya.