JawaPos.com - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, mengajak seluruh peserta Muktamar NU ke-35 menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum pemurnian arah perjuangan, bukan ajang perebutan kekuasaan.
Kiai asal Situbondo, Jawa Timur, itu menegaskan bahwa pilihan pemimpin dalam muktamar akan sangat menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan bangsa dan bukan sekadar alat mobilisasi politik. Menurutnya, pengalaman Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021 harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh warga nahdliyin.
"Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa," kata Gus Lilur kepada wartawan, Kamis (18/6).
Baca Juga: Korban Meninggal Dunia Pasca Gempa Bumi di Sulteng Jadi 3 Orang, Kepala BNPB Turun Langsung ke Sigi
Ia menegaskan, Muktamar NU ke-35 tidak dapat dipisahkan dari situasi kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia. Dalam pandangannya, kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu serta tantangan terhadap kohesi sosial di dalam negeri menempatkan NU pada posisi strategis sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Gus Lilur menilai, NU yang memiliki lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral untuk terus menjaga persatuan nasional dan memastikan setiap keputusan organisasi tetap berpijak pada kepentingan bangsa.
"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?" ujarnya.
Dalam menggambarkan sikap kenegarawanan yang dibutuhkan dalam muktamar, Gus Lilur menyinggung peristiwa bersejarah Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Menurutnya, keputusan para tokoh Islam saat itu yang rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa merupakan contoh nyata mendahulukan kepentingan yang lebih besar.
"Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ucapnya.
Ia juga menegaskan, pemimpin NU yang terpilih pada Muktamar ke-35 sebaiknya memiliki komitmen mendukung keberlanjutan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemerintahan saat ini mampu merangkul berbagai kelompok yang sebelumnya terlibat dalam polarisasi politik.
"Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," bebernya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Ia juga mendorong Said Aqil Siradj menempati posisi Rais Aam dalam kepengurusan mendatang.
Menurutnya, Nasaruddin Umar dan Said Aqil Siradj merupakan figur yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, serta reputasi yang dapat membawa NU semakin berpengaruh di tingkat nasional maupun internasional.
"Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," ungkapnya.
Selain itu, ia mengkritik kemunculan figur yang menurutnya hanya mengandalkan simbol kesantrian tanpa didukung kapasitas keilmuan yang memadai. Fenomena yang ia sebut sebagai "gus-gus nanggung" dinilai berpotensi menjadikan NU sekadar kendaraan untuk kepentingan politik pribadi.
Karena itu, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 merupakan ujian penting bagi masa depan organisasi. Ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar mengedepankan integritas, kapasitas keulamaan, serta kepentingan umat dalam menentukan pilihan kepemimpinan.
"Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan itu yang sedang dipertaruhkan," pungkasnya.