JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara terkait nasib 21 ribu motor listrik senilai Rp1,39 Triliun dari pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), usai tiga eks pimpinan BGN sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Akibat status hukum tersebut, distribusi ribuan unit kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhenti total. Saat ini, seluruh armada tersebut hanya tertahan dan menumpuk di dalam gudang penyimpanan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Terkait hal ini, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan, pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara pada 2025, termasuk sepeda motor listrik, perangkat teknologi informasi (IT), laptop, hingga CCTV yang sempat menjadi sorotan.

BGN, kata dia, kini tengah melakukan penelusuran terhadap berbagai pengadaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. 

Menurut Agustina, fokus BGN saat ini bukan hanya pada sepeda motor, tetapi seluruh aset yang sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara.

“Nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup bersama Komisi IX, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6), 

Agustina mengatakan berbagai pengadaan yang sempat menjadi perhatian publik, seperti laptop, perangkat Internet of Things (IoT), hingga CCTV, akan dievaluasi untuk memastikan masih dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya penyisiran anggaran tahun 2026. 

“Itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya. Kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih outputnya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” ujar Agustina.

Ia menegaskan evaluasi terutama akan dilakukan terhadap kebutuhan perangkat teknologi informasi. Jika masih terdapat aset yang dapat digunakan, BGN akan memanfaatkannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian baru.

“Saya terutama untuk IT saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai kita akan pakai. Kalau masih kurang kita lengkapi. Nah itu nanti yang kita tambahkan di 2026,” tuturnya.

Baca Juga: BGN Bakal Audit Seluruh Dapur MBG Saat Libur Sekolah, Insentif SPPG Tak Lagi Dipukul Rata Rp6 Juta

Agustina menegaskan, prinsip utama yang dipegang BGN saat ini adalah memastikan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan uang negara dapat memberikan manfaat maksimal.

“Prinsip secara umum saya enggak bicara satu-satu sih kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” tegasnya.