JawaPos.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengingatkan para elite negara agar mewaspadai krisis tata kelola dengan menghentikan praktik pemujaan terhadap figur kekuasaan. Ia menekankan pentingnya kembali bertumpu pada nilai, etika, dan institusi, bukan pada sosok tertentu.
Menurut Sudirman, istilah godfather tidak sekadar merujuk pada tokoh mafia dalam film, tetapi menggambarkan pola kekuasaan yang terpusat pada satu figur dominan. Ia mencontohkan, sejumlah nama yang pernah sangat berpengaruh di masanya, seperti Pablo Escobar, Al Capone, Don Corleone, hingga Hitler, namun pada akhirnya tetap berlalu bersama zamannya.
"Para godfather memudar, sementara tatanan yang baik justru menetap. Karena itu kesetiaan kita semestinya pada nilai yang abadi, bukan pada figur yang fana," kata Sudirman Said, Minggu (14/6).
Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) itu menilai, kecenderungan mempersonifikasikan kekuasaan semakin kuat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Sebab, kini politik lebih dikuasai kepentingan jangka pendek dibanding kebijakan substantif.
"Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik," tutur Sudirman.
Menurutnya, etika bernegara memerlukan jangkar berupa spiritualitas. Namun spiritualitas yang dimaksud bukan sekadar ritual formal, melainkan sikap hidup yang membumi.
Ia mengingatkan agar pemimpin tidak terjebak pada pencitraan, tidak mempertontonkan belakang layar, serta menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga tatanan dan memprioritaskan kepentingan rakyat.
"Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan," ujarnya.
Ia pun menegaskan, pilihan antara kultus individu dan penguatan institusi akan menentukan masa depan bangsa.
"Godfather membangun kultus, pemimpin sejati membangun tatanan. Dan karena tatanan itulah yang bertahan ketika sosoknya tiada, maka bersandarlah pada GOD, pada nilai dan institusi yang abadi, bukan pada godfather yang, sekuat apapun hari ini, pasti akan berlalu," urainya.
Pernyataan serupa disampaikan akademisi Yanuar Nugroho. Ia menilai, personifikasi kekuasaan berkontribusi terhadap kemerosotan tata kelola negara.
Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari semakin kuatnya vested interest dan conflict of interest di kalangan penyelenggara negara.
"Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," bebernya.
Yanuar turut menyoroti kecenderungan resentralisasi sebagai salah satu bentuk nyata kemunduran tata kelola. Ia menilai, upaya menarik kembali kendali ke pemerintah pusat bertentangan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah.
"Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.
Karena itu, ia mendorong kepala daerah dan anggota legislatif di tingkat lokal untuk memperkuat solidaritas dalam menjaga otonomi daerah.
"Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," pungkasnya.