JawaPos.com - Situasi di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, mendadak mencekam pada Jumat (12/6). Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil yang hendak menggelar aksi unjuk rasa tertahan dan dicegat aparat gabungan di depan Gedung UOB. Massa yang menyemut membuat arus lalu lintas lumpuh total.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, barikade ketat diterapkan oleh aparat keamanan untuk membendung laju massa. Pihak kepolisian bersiaga penuh menjaga baris pertama, sementara personel TNI dengan seragam hijau loreng khasnya berjaga ketat di lapis kedua.

Aksi saling dorong yang cukup sengit sempat pecah antara petugas kepolisian dan massa aksi yang mencoba merangsek maju. Akibat ketegangan ini, sejumlah kendaraan roda empat sempat terjebak di tengah-tengah kerumunan massa yang terus memadat.

Baca Juga: Alasan BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI: Di Istana dan DPR Tidak Pernah Didengar Pemerintah

Ketegangan semakin meningkat saat gelombang massa tambahan terus berdatangan. Sejumlah mahasiswa terlihat tiba menggunakan angkutan kota (angkot) dari arah Kebon Kacang, lalu langsung membaur dan bergabung dengan massa siswa yang sudah lebih dulu memadati Jalan MH Thamrin.

Hanya 5 Mahasiswa yang Lolos ke Bundaran HI

Pengadangan ketat ini membuat estimasi 1.000 massa aksi yang bergerak menjadi terhenti. Dari ribuan demonstran yang turun ke jalan, hanya ada 5 mahasiswa UI yang dilaporkan berhasil menembus barikade berlapis kepolisian di sejumlah titik penyekatan.

Sisanya, ribuan mahasiswa tertahan dan dicegat polisi agar tidak bisa menjangkau titik aksi utama yang direncanakan di Bundaran HI. 

Baca Juga: Hanya 5 Mahasiswa UI Lolos ke Bundaran HI, Ribuan Massa Aksi Dicegat Polisi di Semanggi

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan alias Athof, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tindakan represif serta blokade sepihak yang dilakukan oleh aparat. Padahal, pihak mahasiswa mengklaim telah melayangkan surat pemberitahuan resmi untuk menggelar aksi damai di Bundaran HI. Namun, aparat di lapangan justru memaksa mereka untuk mengalihkan lokasi demonstrasi.

"Hanya kami berlima disini yang berhasil kesini. Semuanya dicegat. Tapi kita akan usahakan tetap aksi di Bundaran HI," ujarnya, Jumat (12/6).

Athof menambahkan bahwa ada upaya penggiringan opini dan pemaksaan dari pihak keamanan agar mahasiswa memindahkan titik orasi mereka ke depan Kompleks Parlemen. Namun, instruksi tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh aliansi mahasiswa.

"Dan kami juga dipaksa melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami merencanakan, dan juga telah mengirimkan surat kepada kepolisian, kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI," ujar.

Alasan Mahasiswa Enggan Demo di Gedung DPR dan Istana

Kendati mendapat tekanan dan barikade luar biasa hingga menyisakan segelintir orang di Bundaran HI, ribuan mahasiswa yang masih tertahan di kawasan Semanggi dan DPR menegaskan komitmen mereka. Mereka menyatakan tidak akan pernah mengubah target sasaran aksi utama mereka.

Bukan tanpa alasan mahasiswa memilih Bundaran HI ketimbang Gedung DPR atau Istana Negara. Athof menilai bahwa kedua institusi negara tersebut sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendengar aspirasi rakyat. Bundaran HI pun dipilih sebagai simbol strategis untuk memperlihatkan kepada publik luas bahwa kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Baca Juga: BI: Penguatan IHSG dan Rupiah Bukti Kepercayaan Investor Menguat

"Terakhir, hari ini membuktikan bahwa valid untuk kita melakukan aksi di Bundaran HI. Kenapa? Karena bahkan tuntutan nomor lima, government malah sekarang sudah mengelak. Bagaimana bisa pemerintah yang tidak pernah mendengar rakyatnya sendiri, sekarang malah ingin kita mahasiswa demo di DPR? Justru itu dipertanyakan," jelasnya.

Amarah Mahasiswa: Seruan 'Indonesia Menuju Bangkrut'

Aksi turun ke jalan berskala besar ini dimotori oleh Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut. Berdasarkan siaran pers resmi mereka, gerakan ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap situasi ekonomi serta pola kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dinilai buruk, minim akuntabilitas, serta jauh dari keberpihakan pada rakyat kecil.

Beberapa poin krusial yang disoroti mahasiswa antara lain adalah ketimpangan kebijakan ekonomi yang tajam. Salah satunya adalah penerapan pajak UMKM lewat PP 20/2026 yang dianggap mencekik para pelaku usaha kecil. Ironisnya, di saat rakyat kecil diperas, royalti minerba untuk para oligarki justru dibatalkan. Di sisi lain, mereka juga mengkritik keras indikasi masuknya militerisme ke dalam ruang akademis kampus.

Demi menyuarakan kegelisahan tersebut, Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut mengusung 5 tuntutan utama kepada pemerintah:

- Stop Pemborosan APBN.

- Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM.

- Hentikan Program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

- Hentikan Militerisme di Ranah Sipil.

- Prabowo berhenti Mengelak dan Akui Kesalahan Pemerintah.