JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai tahun 2027 harus menjadi titik penting bagi Indonesia untuk mengubah arah pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya dikenal sebagai negara dengan kekuatan fiskal, tetapi juga harus mampu menjadi negara yang produktif dan berdaya saing.
Azis menjelaskan, selama lebih dari dua dekade terakhir Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, memperluas pembangunan infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial, hingga menghadirkan layanan negara sampai tingkat desa. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana kekuatan fiskal tersebut benar-benar mampu melahirkan produktivitas ekonomi.
“Capaian itu penting dan harus dihargai. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah seluruh sumber daya fiskal yang kita miliki sudah benar-benar melahirkan produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan daya saing nasional?” kata Azis kepada wartawan, Kamis (11/6).
Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Siswa SD di Sragen Ditangkap, Ternyata Residivis dan Bukan Orang Dekat!
Menurut dia, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ekonomi, melainkan meningkatkan produktivitas nasional. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran maupun tingginya serapan belanja pemerintah.
“Yang harus kita ukur bukan hanya berapa besar APBN dan APBD dibelanjakan, tetapi kemampuan ekonomi apa yang lahir dari belanja itu. Apakah masyarakat semakin produktif, apakah daerah semakin mandiri, apakah nilai tambah ekonomi meningkat, dan apakah daya saing bangsa semakin kuat,” ujarnya.
Azis menilai, Indonesia selama ini berhasil membangun fondasi sebagai negara fiskal yang mampu menghimpun penerimaan, menjaga stabilitas keuangan publik, serta memperluas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kekuatan fiskal belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara produktif.
“Negara fiskal diukur dari kemampuannya mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya. Negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya itu menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam penyusunan APBN dan APBD. Menurut Azis, pemerintah harus mulai membedakan antara belanja yang habis dipakai dengan investasi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Jalan yang baik akan melayani ekonomi puluhan tahun. Sekolah yang baik akan melahirkan generasi produktif puluhan tahun. Pelabuhan yang baik akan menggerakkan perdagangan puluhan tahun. Karena itu, orientasi pembangunan harus bergeser dari sekadar membiayai kegiatan menjadi membangun kemampuan,” ungkapnya.
Azis juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai masih terlalu fokus pada aktivitas administratif dibanding hasil nyata di lapangan. Selama ini, ukuran keberhasilan birokrasi kerap berhenti pada serapan anggaran, jumlah program, atau laporan kegiatan, padahal masyarakat membutuhkan manfaat langsung dari pembangunan.
“Jalan baru bernilai kalau menghubungkan sentra produksi dengan pasar. Pelatihan bermakna kalau menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Bantuan pemerintah berdampak kalau mampu membuat penerima manfaat menjadi lebih mandiri,” bebernya.
Selain itu, ia menilai desentralisasi belum sepenuhnya berhasil menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade transfer anggaran berjalan, masih banyak daerah yang bergantung pada pemerintah pusat.
“Tujuan akhir pemerintahan daerah bukan laporan yang sempurna. Tujuan akhirnya adalah ekonomi daerah yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan basis penerimaan daerah yang semakin kuat,” tegasnya.
Baca Juga: Klarifikasi soal Bansos Rp 5,4 Juta, DEN Tegaskan Bukan Program Baru
Azis pun mendorong kepala daerah untuk mulai memikirkan model ekonomi yang ingin dibangun di wilayah masing-masing. Ia juga menilai peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB sangat penting dalam mengubah arah birokrasi nasional agar lebih produktif.
“Jika yang diukur hanya kelengkapan laporan, birokrasi akan menjadi ahli laporan. Tetapi jika yang diukur adalah produktivitas daerah, penciptaan lapangan kerja, investasi, kualitas layanan publik, dan kemandirian fiskal, maka energi birokrasi akan bergerak ke arah yang lebih produktif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa 2027 harus menjadi momentum untuk menggeser orientasi pembangunan nasional dari sekadar menjaga stabilitas menuju pembangunan yang produktif. Ia menilai, seluruh elemen pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah, harus bergerak dalam satu arah yang sama.
“Pemerintah pusat punya visi, kementerian punya program, lembaga punya target, BUMN punya agenda, dan daerah punya prioritas. Namun, semuanya harus terhubung dalam satu tujuan besar, yaitu meningkatkan kemampuan produktif bangsa Indonesia,” pungkasnya.