JawaPos.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal resmi dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh di Istana pada Senin (8/6). Pelantikan ini berbarengan dengan pelantikan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Said Iqbal merupakan salah satu tokoh pergerakan buruh. Oleh Prabowo, Said Iqbal nantinya akan diberi tugas untuk membantu menyelesaikan urusan pada bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
"Sekali lagi komitmen bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu, untuk terus bersama-sama mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh. Itu menjadi prioritas dari pemerintah," kata Prasetyo.
Sementara itu, pelantikan Said Iqbal sendiri mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terlebih, dirinya dulu terkenal keras mengkritik kebijakan pemerintah yang kemudian ditarik ke dalam lingkaran pemerintah.
Berikut sederet kritik yang pernah dilontarkan Said Iqbal seperti dirangkum JawaPos.com, Senin (8/6).
Said Iqbal: Aparat Represif, Negara kembali ke Zaman Militeristik
Said Iqbal juga sempat mengkritik tindakan aparat yang dianggapnya represif dan tak mencerminkan negara demokrasi saat memblokade massa pada aksi buruh di sekitar Istana Negara, Senin (29/12/2025). Ia menilai tindakan ini merupakan sinyal buruk bagi demokrasi Indonesia.
"Teman-teman bisa lihat, demokrasi di Indonesia makin mundur. Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral yang tidak boleh didatangi rakyatnya, termasuk buruh," ujar Said Iqbal di lokasi.
Baca Juga: Mobil Komando Diderek, Said Iqbal Protes Keras: Pak Prabowo, Kenapa Buruh Dihadapi bak Musuh?
Bahkan, kekecewaan Said Iqbal memuncak saat melihat mobil komando peserta aksi dipaksa mundur. Padahal, menurutnya, jumlah massa yang hadir dalam aksi ini ini belum terlalu besar. Ia menyayangkan tindakan petugas yang dianggap berlebihan dalam menghalangi aspirasi rakyat.
"Hari ini kita dipertontonkan bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek, para peserta aksi didorong. Ini sudah kembali ke zaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi demonstran," tegasnya.
Said Iqbal: UMR DKI Kalah dari Buruh Pabrik Panci di Karawang
Said Iqbal juga pernah melontarkan kritik pedas terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Ia menilai angka Rp 5,73 juta yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tak realistis bagi pekerja di kota metropolitan.
Saat itu, Said Iqbal mendesak agar UMP Jakarta direvisi menjadi Rp 5,89 juta demi sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bahkan, dia menyoroti ironi upah ini yang dianggapnya kalah bersaing dengan wilayah penyangga.
"Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi," tegas Said Iqbal.
Saat itu, Said Iqbal juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan mustahil jika daya beli buruh terus ditekan dengan upah yang kecil.
"Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan. Katanya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju ke 8 persen. Enggak akan mungkin kalau upah di ibu kota, masih ibu kota kan DKI ini, adalah rendah," tambahnya.
Baca Juga: Said Iqbal Sebut UMP DKI Jakarta Kalah dari Pabrik Panci di Karawang, ini Jawaban Pramono Anung
Said Iqbal: KDM Ingin Melindungi Asing
Tak hanya Jakarta, dirinya juga mengkritik Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (KDM). Saat itu, Said Iqbal menuding kebijakan revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jabar hanya menguntungkan perusahaan asing.
"KDM ingin melindungi asing. Raksasa-raksasa elektronik dilindungi, pabrik kecap pabrik roti mau dimatiin. Upahnya lebih tinggi dari pabrik Samsung, lebih tinggi dari pabrik Epson," terangnya.
Said Iqbal: Kesepakatan Dagang Indonesia-AS Langgar Kedaulatan
Said Iqbal pernah menolak kesepakatan perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam upaya penurunan penetapan tarif bea masuk yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Dia menilai, terdapat klausul berbahaya dalam isi kesepakatan tersebut.
Said Iqbal mengatakan, terdapat pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat Indonesia dalam perjanjian tersebut, yakni pembukaan sekaligus pemindahan data pribadi WNI termasuk data kauk buruh ke yurisdiksi AS.
"Bagaimana mungkin data pribadi warga negara bisa dipindahkan ke negara lain?" ujarnya dalam keterangannya Kamis (24/7).
Saat itu, dia juga mempertanyakan dasar yang digunakan tim negosiasi ekonomi Indonesia dalam menyetujui pembukaan akses data rakyat Indonesia kepada negara asing. Apalagi, tanpa seizin dan sepengetahuan rakyat.
"Apakah rakyat sudah ditanya? Apakah buruh sudah ditanya? Tidak pernah. Ini kebijakan elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengorbankan buruh," keluhnya.
Baca Juga: Buruh di Bawah KSPI Tolak Perjanjian Perdagangan Indonesia-AS, Said Iqbal: Langgar Kedaulatan!
Said Iqbal: Impor Mobil Pikap KDMP Picu PHK Massal
Pada saat PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga dari pabrikan India, Mahindra dan Tata Motors, Said Iqbal termasuk menjadi salah satu pihak yang vokal mengkritik. Bahkan, saat itu, dirinya menilai kebijakan ini berpotensi mematikan industri otomotif nasional dan memicu PHK massal.
Menurutnya, jika pesanan sebesar itu dialihkan ke produsen lokal, maka dampaknya akan sangat positif bagi ekonomi nasional. "Kalau produksi itu diberikan kepada industri dalam negeri, bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja dan menggerakkan industri suku cadang dalam jangka panjang," ujarnya.
Sebagai bentuk protes, ribuan buruh dikerahkannya untuk menggeruduk Gedung DPR RI pada 4 Maret. Salah satu tuntutan utamanya adalah pembatalan impor mobil India tersebut.
"Output aksi 4 Maret jelas. Sahkan RUU PPRT, sahkan RUU Ketenagakerjaan, hapus outsourcing dan tolak upah murah, tegakkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar THR, bebaskan THR dari pajak, dan batalkan impor mobil pick-up yang mengancam PHK," tegas Said Iqbal.
Baca Juga: Kritik Impor Mobil Pickup Koperasi Merah Putih, Said Iqbal: Bisa Serap 10 Ribu Tenaga Kerja Lokal
Lebih Dekat, Makin Didengar
Dengan posisinya yang lebih dekat dengan Presiden sekarang, bolehlah kita berharap Said Iqbal tetap menyuarakan apa-apa yang menjadi pengungkit kesejahteraan buruh -kelompok yang ia perjuangkan berpuluh-puluh tahun lamanya- dan tentu masyarakat pada umumnya.
Meski tanpa suara lantang, hanya bisik-bisik yang mungkin cuma Presiden dan ia yang tahu. Semoga saja, lebih dekat, lebih banyak nasihat. Bukan lebih dekat, lebih senyap!