JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mulai mengajarkan Bahasa Prancis kepada para siswa. Pernyataan itu memunculkan perhatian publik, terutama terkait kesiapan dunia pendidikan dalam menerapkan kebijakan baru tersebut.
Lalu Hadrian menyatakan Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait arah kebijakan pembelajaran Bahasa Prancis di sekolah.
Menurutnya, kejelasan mengenai program tersebut perlu dipaparkan secara rinci dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, termasuk menyangkut kesiapan implementasi di lapangan.
“Soal kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Jumat (29/5).
Ia menilai, penguatan penguasaan bahasa asing memang menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Namun demikian, kebijakan pendidikan tetap harus dirancang secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujarnya.
Lalu Hadrian juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurut dia, publik harus melihat kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan nasional, bukan sekadar kepentingan diplomasi luar negeri.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan memastikan terlebih dahulu posisi program pembelajaran Bahasa Prancis dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional sebelum diterapkan secara luas.
Ia menekankan, kesiapan tenaga pengajar, kurikulum, hingga infrastruktur pendidikan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan pemerintah sbelum kebijakan tersebut dijalankan. Selain itu, penerapan program juga perlu mempertimbangkan kondisi sekolah di berbagai daerah yang memiliki kemampuan dan fasilitas berbeda-beda.
Karena itu, apabila implementasi secara menyeluruh dinilai belum siap, maka pengajaran Bahasa Prancis sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terbatas pada sekolah tertentu terlebih dahulu.
“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mulai meningkatkan pembelajaran bahasa Prancis. Pernyataa itu disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5).
"Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ucap Prabowo.
Ia pun menilai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia semakin saling bergantung satu sama lain. Karena itu, konflik maupun peperangan dinilai tidak lagi memberikan keuntungan bagi siapa pun.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis. Ia berharap kemitraan strategis itu mampu menghadirkan kerja sama yang lebih nyata dan memberikan manfaat bagi kedua negara.
“Kami sangat gembira karena kini kita telah memiliki Comprehensive Strategic Partnership. Tentunya, ke depan kita ingin melihat kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak,” pungkasnya.