JawaPos.com - Persoalan yang terjadi di Papua hari ini bukan hanya urusan pembangunan fisik belaka, ada problem lain yang menjadi masalah terbesar di ufuk timur Indonesia. Itu tidak lain adalah sektor keamanan. Konflik tak berkesudahan yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa masalah tersebut harus dituntaskan.
Analis Politik dan Militer Selamat Ginting menyampaikan bahwa pembangunan fisik di Papua masih terus berhadapan dengan ancaman serius dari kelompok bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai aksi kekerasan terjadi melibatkan kelompok tersebut. Korban pun berjatuhan.
”Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka,” kata Selamat Ginting dalam keterangan resmi pada Senin (18/5).
Bila melihat beberapa tahun ke belakang, berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Papua memperlihatkan bahwa sasaran OPM bukan hanya aparat keamanan, melainkan juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum.
Baca Juga: Kuasai Pangsa Pasar KPR Subsidi Syariah di Indonesia, Bank BSN Mendapat Apresiasi Menteri PKP
Akademisi dari Universitas Nasional (Unas) itu pun mengingatkan kembali tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018. Peristiwa itu menjadi salah satu serangan paling brutal yang dilakukan oleh OPM. Sebab, puluhan pekerja proyek Jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian di wilayah pedalaman Papua.
”Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan,” ujarnya.
Jika dilihat dari perspektif politik militer, Selamat Ginting menyatakan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi sudah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil.
”OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan,” ujarnya.
Karena itu, dia menilai perlunya kehadiran aparat keamanan. Baik dari TNI maupun Polri. Menurut dia, keberadaan TNI di tengah aksi brutal yang kerap dilancarkan oleh OPM sangat strategis. Dia pun menyebut, keberadaan para prajurit TNI di Papua tidak bisa semata-mata dilihat dalam konteks operasi tempur.
Apalagi bila mengingat bahwa doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga dijalankan oleh TNI dalam pelaksanaan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan. Prajurit TNI di Papua bukan hanya melakukan operasi keamanan, mereka juga mengajar anak-anak di pedalaman, membuka akses air bersih, memberikan pelayanan kesehatan gratis, membantu distribusi logistik, membangun infrastruktur desa, dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.
”Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di Papua telah bergeser dari pola hard approach menuju kombinasi keamanan dan kesejahteraan. Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp 17.671 per Dolar AS, Celios: Cash is The King, Hindari Instrumen Tak Likuid
Lebih lanjut, Selamat Ginting menyatakan bahwa tantangan besar lainnya adalah aspek tata kelola anggaran dan elite lokal. Besarnya dana Otsus untuk Papua tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila korupsi masih terjadi lewat penyalahgunaan anggaran atau distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran.
Data pemerintah menunjukkan sejak 2002 hingga 2026, total dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk Papua mencapai sekitar Rp 192,55 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa Papua memperoleh perhatian sangat besar dari negara.
Dana itu digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil.
”Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus,” pungkasnya.