JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyoroti total ancaman hukuman yang menurutnya bisa mencapai 27 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek.
Hal itu disampaikan usai dirinya dituntut 18 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti dengan nilai fantastis mencapai Rp 5,6 triliun.
“Uang pengganti itu jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa dibayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh Kejaksaan 27 tahun,” kata Nadiem usai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5).
Selain pidana penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp 809.566.125.000 serta Rp 4.871.469.603.758.
Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hukuman tersebut diganti pidana penjara selama 9 tahun.
Menurut Nadiem, total tuntutan tersebut dinilai lebih berat dibanding hukuman terhadap pelaku kejahatan berat lain. Ia mempertanyakan dasar tuntutan yang menurutnya berlebihan, sementara dirinya mengklaim tidak melakukan kesalahan administratif dalam proyek pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.
“Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?” ujarnya.
Nadiem juga menilai besarnya tuntutan menjadi indikasi bahwa jaksa khawatir dirinya bisa divonis bebas dalam perkara tersebut.
“Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya,” imbuhnya.
Baca Juga: Kasus Chromebook: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem karena dianggap melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 serta sejumlah ketentuan dalam KUHP baru terkait tindak pidana korupsi. (*)