JawaPos.com - Pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif demi menurunkan angka kemiskinan.

Tak tanggung-tanggung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta anggaran hingga Rp 1 triliun untuk kebutuhan itu.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita.

Hal itu disampaikan menteri yang biasa disapa Cak Imin tersebut usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5).

Menurut Cak Imin, sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif harus didorong agar dapat maju dan berkembang.

Ia juga mengajak kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran, display produk, maupun festival UMKM.

"Selain itu, juga terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

Di samping itu, Cak Imin juga menjelaskan terkait perkembangan perlindungan sosial kepada Presiden. 

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Pria yang merupakan Ketua PKB itu.

Cak Imin menuturkan bahwa pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029.

Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Angka Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah

Baca Juga: Angka Kemiskinan Jakarta Turun Tipis Dibandingkan Maret 2024, tapi Naik Dibandingkan September 2024

“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” ujar dia. (*)