JawaPos.com - Generasi Z disebut menjadi harapan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia. Tumbuh di era internet dan media sosial membuat Gen Z dinilai lebih kritis, cepat menyuarakan isu publik, dan aktif di ruang digital.
Namun di balik potensi besar tersebut, mereka juga menghadapi ancaman serius mulai dari pengangguran, rendahnya upah, hingga tekanan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) yang bisa memengaruhi masa depan ekonomi dan politik generasi muda.
"Kalau dilihat dari demografinya, Gen Z merupakan kelompok demografi terbesar, mencapai 27 persen dari total populasi Indonesia. Mereka cukup unik dibandingkan kelompok usia lainnya karena tumbuh sebagai digital native," kata Jessica Arreta, dalam peluncuran buku 'Jam Pasir Indonesia' di Jakarta, Selasa (5/5).
Jessica menjelaskan, Gen Z terbiasa hidup dengan internet dan teknologi, termasuk dalam menyalurkan aktivisme politik melalui ruang digital. Hal ini dinilai menjadi modal awal yang positif bagi perjalanan Indonesia menuju 2045, terutama dalam memperkuat kualitas demokrasi.
Secara mendasar, kata Jessica, Gen Z telah memiliki fondasi yang cukup kokoh untuk menjadi penerus demokrasi di masa depan. Meski demikian, ia menilai partisipasi politik Gen Z saat ini masih cenderung terbatas pada aspek elektoral.
Menurutnya, banyak dari Gen Z memaknai pemilu lima tahunan sebagai bentuk utama keterlibatan politik, sementara keterlibatan substantif masih belum optimal.
"Misalnya, mereka merasa suatu isu sudah dilontarkan dan sebagian sudah dipenuhi pemerintah. Mereka bisa menjadi terfragmentasi, bahkan narasi untuk menggaungkan demokrasi itu sendiri bisa melemah," jelasnya.
Selain itu, Gen Z juga dinilai sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi. Mereka menghadapi berbagai tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan sekitar 20 persen di antaranya berada dalam kondisi tidak bekerja, tidak bersekolah, atau tidak menjalani pelatihan. Bahkan bagi yang bekerja, banyak yang menerima upah lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya.
Sebagian dari mereka juga tidak terserap di sektor formal, sehingga harus bekerja di sektor informal atau mengalami setengah pengangguran (underemployment).
"Ancaman otomasi dan juga ancaman AI turut memperburuk kerentanan Gen Z," ujar Jessica.
Ia menyebut, tantangan yang dihadapi Gen Z tidak hanya berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik, tetapi juga penguatan fondasi kehidupan mereka agar mampu berperan aktif dalam mendorong demokrasi dan perubahan struktural.
"Di sini kami menyajikan setidaknya empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan publik yang bisa difokuskan, dan saat ini tanggung jawabnya dipegang oleh generasi pendahulu," bebernya.
Karena itu, ia memandang diperlukan penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda melalui percepatan industrialisasi, keterbukaan ekonomi, serta penyederhanaan birokrasi dan perizinan guna mendorong investasi dan pertumbuhan usaha.
Selain itu, reformasi birokrasi menjadi penting, terutama untuk mengatasi persoalan perizinan dan praktik pungutan liar yang masih sering terjadi. Serta, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu difokuskan pada kebutuhan pasar kerja, mengingat masih adanya ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch).
"Pendidikan demokrasi harus diperkuat, tidak hanya untuk membangun kepercayaan diri generasi muda dalam dunia kerja, tetapi juga untuk melatih kemampuan berargumentasi, memahami nilai-nilai demokrasi sejak dini, serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.