JawaPos.com - Pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 27 miliar menuai perhatian publik. Anggaran itu menjadi sorotan, lantaran muncul dugaan harga sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 700 ribu per pasang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengomentari dugaan adanya markup harga dalam pengadaan sepatu pada program Sekolah Rakyat. Pasalnya, brand sepatu lokal bermerek Stradenine menyatakan bahwa harga produknya berkisar Rp 179 ribu sampai dengan Rp 300 ribu.
KPK mengingatkan, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan area rawan korupsi. Karena itu, KPK turut melakukan pendampingan atas kajian melalui Direktorat Monitoring terhadap program Sekolah Rakyat.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (4/5).
Budi menjelaskan, modus dugaan korupsi kerap kali dilakukan pada tahap rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan.
Terlebih, data penindakan KPK periode 2004-2025 mencatat sebanyak 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.
"Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara," ungkapnya.
Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada”.
Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.
Melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.
Selain itu, KPK mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan dan anggaran negara dalam melihat celah potensi korupsi.
"Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," pungkasnya.