JawaPos.com - Sekelompok massa buruh hingga elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5). Unjuk rasa ini dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.

Aksi unjuk rasa itu diwarnai dengan pembakaran ban, sebagai bentuk tuntutan agar DPR RI bersama Pemerintah dapat menghadirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Mereka pun menuntut agar perwakilan DPR dapat menemui massa aksi yang bertahan menyuarakan aspirasi.

"Mana ini perwakilan DPR, bisa keluar temui massa aksi," kata perwakilan orator dari atas mobil komando.

Menurutnya, buruh merupakan pekerja yang seharusnya dapat dilindungi oleh negara. Namun, kini buruh justru bercengkrama dengan pemerintah.

Ia turut menyinggung ketua buruh yang saat ini duduk sebagai menteri di pemerintahan Kabinet Merah Putih. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Sementara, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menegaskan aksi turun kejalan harus tetap dilakukan agar Pemerintah dan DPR membuat kebijakan yang berpihak kepada buruh.

"Aksi May Day ini harus tetap dilakukan dengan cara turun ke jalan, mendesak kepada DPR dan juga pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan agar berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil lainnya," tegasnya.

Ia mengaku mendapat ajakan untuk menghadiri acara seremonial yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Namun, pihaknya memilih untuk melakukan aksi di depan Gedung DPR.

"Kalau dari pemerintah, dari panitia aksi May Day memang tidak ada tekanan, ya mereka mengundang, mereka mengajak, tapi kami memilih garis aksi May Day ini masih harus dilakukan dengan cara turun ke jalan," pungkasnya.