JawaPos.com - Kabar penting bagi masyarakat terkait penerimaan murid baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka pendaftaran umum bagi calon siswa.
Sebagai gantinya, proses rekrutmen dilakukan melalui sistem "jemput bola" atau penjangkauan langsung. Data Terpadu Sesejahteraan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026 menjadi satu-satunya cara untuk menentukan siapa yang layak masuk.
Gus Ipul memastikan proses seleksi ini akan diawasi ketat untuk menghindari praktik curang. Hal ini sesuai dengan instruksi tegas dari Presiden Prabowo Subianto.
"Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada KKN. Tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN," ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Senin (13/4).
Baca Juga: Dulu Bawa Sajam, Kini Julio Siswa SRD Surakarta Berubah Total
Langkah ini diambil agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Kemensos ingin memastikan fasilitas negara benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.
Mekanisme "Jemput Bola" ke Rumah Warga
Untuk validasi data, tim gabungan dari pendamping Kemensos, Dinas Sosial, hingga petugas BPS akan terjun langsung ke lapangan. Mereka bertugas melakukan verifikasi kondisi ekonomi serta meminta persetujuan orang tua secara langsung.
Siapa saja yang menjadi prioritas? Fokus utamanya adalah anak-anak dari keluarga dengan ekonomi paling rendah.
"Rekrutmen untuk anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Keluarga yang putra-putrinya mungkin belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah," jelas Gus Ipul.
Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Dikebut
Selain urusan rekrutmen, Gus Ipul juga melaporkan perkembangan infrastruktur fisik. Saat ini, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai penjuru Indonesia diklaim masih on track.
Baca Juga: Asfiksia Diduga Jadi Penyebab Kematian Eks Dosen UIN Malang Yai Mim
Targetnya, seluruh fasilitas pendidikan ini harus rampung pada Juli 2026, tepat sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai. Proyek ini merupakan hasil kerja keras kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
"Ya (pembangunan) baik sekali. Jadi meski ada dinamika-dinamika di lapangan tapi mudah-mudahan semuanya bisa diatasi dengan baik," imbuh Gus Ipul.
Masyarakat juga diminta aktif mengawasi proses ini. Jika menemukan indikasi kecurangan atau pungutan liar, warga dapat melapor melalui saluran resmi yang telah disediakan Kemensos.