JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Kartu Sembako seringkali terkendala oleh data yang tidak diperbarui. Jika Anda merasa bansos bulan Februari belum kunjung diterima, bisa jadi kuncinya ada pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa data kemiskinan sangat dinamis. Perubahan status penduduk seperti meninggal dunia, pindah domisili, hingga pernikahan terjadi setiap hari dan harus segera dilaporkan agar bantuan tidak salah sasaran.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN kini menjadi rujukan tunggal untuk semua program pemerintah. Gus Ipul meminta para operator desa dan masyarakat aktif memantau akurasi data ini.

"Jadi kita ini sebenarnya sudah enak dituntun oleh Presiden, sudah pakainya datanya sama, pakai ini saja. Kalau ada salah-salahnya, ya mari kita perbaiki, karena data ini dinamis, pagi sama sore sudah berubah," jelas Gus Ipul di Jombang, Sabtu (28/2).

Langkah perbaikan data di tingkat desa sangat krusial agar bansos periode Maret 2026 bisa segera diproses tanpa hambatan administratif.

2 Cara Memperbaiki Data DTSEN Agar Terdaftar Bansos:

Bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, atau datanya salah, terdapat dua jalur resmi untuk melakukan perbaikan:

1. Jalur Formal (Melalui Perangkat Desa)

Ini adalah jalur utama yang melibatkan birokrasi setempat:

- Melapor ke RT/RW setempat.

- Data dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes).

- Diteruskan ke Dinas Sosial dan BPS Kabupaten/Kota.

- Disahkan oleh Bupati atau Walikota.

2. Jalur Partisipasi Masyarakat (Mandiri)

Jika ingin lebih cepat atau ingin memantau secara mandiri, Kemensos menyediakan kanal digital:

- Menggunakan Aplikasi Cek Bansos.

- Menghubungi Call Center resmi Kemensos.

- Melalui layanan WhatsApp Center.

Peran Penting Operator Desa

Gus Ipul menekankan bahwa operator desa adalah ujung tombak akurasi data. Data yang telah dimutakhirkan di daerah akan diolah oleh BPS Pusat dan disajikan setiap 3 bulan sekali sebagai dasar pencairan bantuan.

"Ada jalur formal, ada jalur partisipasi, yang pada intinya kita ingin elemen-elemen strategis seperti RT, RW, lurah atau kepala desa, kemudian Dinsos, BPS di daerah, itu berkolaborasi," tambah Mensos.

Dengan sinkronisasi data yang baik antara masyarakat dan operator desa, diharapkan penyaluran bansos di bulan Maret dan seterusnya dapat berjalan lebih tepat sasaran dan tepat waktu.