JAKARTA - Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) ikut mengomentari kasus bocornya radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten. Apalagi radiasi berbahaya yang dapat memicu kanker itu, sudah mengenai pekerja di sana.
Mereka menekankan urusan radiasi nuklir atau zat radioaktif harus mengutamakan keselamatan. Sorotan terus disampaikan Ketua Umum HIMNI Prof. Susilo Widodo.
"Secara spesifik dia belum mempelajari seberapa besar pancaran Cesium-137 yang bocor atau beredar di kawasan industri Cikande tersebut. "Tapi sebenarnya ya memang kita harus hati-hati gitu dengan hal-hal yang nggak terduga," katanya.
Dia mengatakan pemanfaatan radiasi nuklir memang sangat banyak. Termasuk di sektor industri. Untuk itu aspek keamanan dan keselamatan harus jadi pegangan utama.
Menurut dia Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang sekarang berganti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah memiliki banyak teknologi terkait nuklir.
Mulai dari sisi keamanan pengoperasian reaktor, penanganan darurat, bahkan sampai teknologi penyimpanan limbah radioaktif. Kemampuan mengelola bahan radioaktif itu dilakukan, karena Indonesia sejak era Presiden Soeharto memimpikan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
"Tetapi sampai sekarang belum pecah telur (membangun PLTN)," tuturnya.
Widodo mengatakan yang terjadi ke Cikande itu bukan kebocoran reaktor nuklir. Termasuk bukan kebocoran sebuah fasilitas PLTN. Karena Indonesia sampai saat ini belum punya PLTN. Yang ada baru reaktor daya di markas BRIN Serpong, untuk keperluan riset dan pendidikan.
Menurut dia kasus temuan radiasi Cesium-137 itu berasal dari sisa-sisa industri di kawasan industri Cikande. Kemudian mencemari udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat (AS).
Dia berharap tim yang bertugas melakukan penanganan radiasi Cesium-137 itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Seperti diketahui laporan terkini titik pusat pencemaran Cesium-137 di Cikande bertambah. Dari sebelumnya enam titik, bertambah jadi sepuluh titik.
Kemudian ada sembilan pekerja di sana yang positif terpapar Cesium-137. Paparan Cesium-137 itu diduga berasal dari sebuah industri pengolahan logam di kawasan industri Cikande.
Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) menetapkan kasus Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, sebagai Kejadian Khusus Cemaran Radiasi Cesium-137.
Tim di lapangan sudah bekerja sekitar dua pekan menangani radiasi Cesium-137 yang sudah kemana-mana. Dengan status kejadian khusus itu, seluruh aktivitas di dalam kawasan industri Cikande sepenuhnya berada di bawah kendali Satgas.
Tujuannya sebagai langkah strategis untuk memastikan penanganan yang menyeluruh, terukur, dan aman bagi lingkungan serta kesehatan publik.
Kasus ini berawal dari ditemukannya sejumlah titik penimbunan material slag hasil peleburan yang mengandung zat radioaktif Cesium-137.
Menyadari ancaman serius yang ditimbulkan, Kemen-LH bergerak cepat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), BRIN, serta Satuan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir (KBRN) Brimob Polri untuk mengamankan lokasi. Serta mencegah kontak langsung dengan manusia.
KBRN segera memasang garis pengaman di delapan titik teridentifikasi. Kemudian dilanjutkan proses dekontaminasi oleh Tim Khusus Pelaksana. Hingga saat ini, Satgas telah mengidentifikasi sepuluh titik yang memancarkan radiasi Cesium-137 dengan intensitas berbeda-beda.
Perinciannya dua titik telah berhasil didekontaminasi. Material radioaktifnya sudah dipindahkan ke gudang PT Peter Metal Technology Indonesia yang terkonfirmasi sebagai sumber lokal pencemaran. Kemudian delapan titik lainnya akan didekontaminasi secara bertahap.
Menteri LH Hanif Hanif Faisol Nurofiq memastikan seluruh situasi saat ini dalam kondisi terkendali.
“Sekali lagi kami tegaskan, kondisi ini sudah terkendali dengan sangat presisi," jelasnya. Dia meminta masyarakat tidak perlu panik. Karena semua langkah penanganan dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti standar pengamanan yang ketat." ujarnya.
Hanif menekankan penanganan radiasi tidak hanya menyangkut aspek teknis. Tetapi juga komitmen negara terhadap keselamatan publik. Kemen-LH memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keselamatan internasional.