JawaPos.com – Massa driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia kembali turun ke jalan. Setelah menggelar aksi di Istana Negara, mereka bergerak ke Gedung DPR/MPR RI, Rabu (17/9).

Meski jumlah massa yang hadir hanya puluhan orang, semangat mereka tetap tinggi. Mereka membawa spanduk berisi kritik pedas kepada pemerintah dan DPR.

Perwakilan Garda Jawa Barat, Arya Adang Hidayat, mengatakan sebagian perwakilan massa diterima masuk ke gedung DPR untuk bertemu anggota Komisi V. Namun belum diketahui siapa perwakilan anggota DPR yang mereka temui.

"Siapanya saya belum tau, tapi katanya ada Bang Dasco juga," ujar Arya di lokasi, Rabu (17/9).

Di depan gerbang DPR, massa memasang spanduk besar yang menyinggung kasus meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis Brimob.

"Potongan aplikasi 10 persen harga mati. Bukan kawan kami yang dimatikan. Kemana Kemenhub? Kemana Pemerintah?," bunyi spanduk tersebut.

Selain itu, sejumlah tuntutan utama yang mereka suarakan dalam aksi 179 ini antara lain:

1. RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025–2026. 
2. Potongan aplikator maksimal 10% harga mati. 
3. Regulasi tarif antar barang dan makanan. 
4. Audit investigatif potongan 5% oleh aplikator. 
5. Hapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar, dll. 
6. Copot Menteri Perhubungan. 
7. Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi ini juga menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

"Silakan masyarakat menilai apa prestasi konkret Menteri Perhubungan saat ini. Bahkan dalam ekosistem transportasi online, ia lebih berperan layaknya pengusaha daripada menteri yang seharusnya membantu Presiden melayani rakyat," tegas Igun.

Ia juga menuding kebijakan Kemenhub terlalu berpihak pada aplikator dengan pola “vendor driven policy”, sehingga aspirasi para pengemudi ojol selalu ditolak.