JawaPos.com - Reshuffle kabinet di Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai perlu lebih mengakomodir kepentingan rakyat.

Pergantian lima menteri dinilai masih disebabkan oleh persoalan internal di kabinet. Harapan akan perubahan yang pro kepentingan rakyat belum nampak. 

Peneliti Politik Profesor Firman Noor menuturkan bahwa pergantian menteri pasca gelombang demonstrasi ini masih disebabkan internal pemerintah.

Misalnya pergantian Menteri Keuangan (Menkeu). Penyebabnya lebih kepada Sri Mulyani yang sudah enggan untuk bekerja.

"Bisa juga karena alasan personal dimana pemerintah dianggap tidak terlalu melindungi Sri Mulyani, dengan adanya penjarahan di rumahnya," urainya. 

Pergantian Menkopolkam Budi Gunawan juga memiliki alasan yang cenderung bukan pro rakyat. Budi Gunawan selama ini memang dipandang bukanlah circle atau orang kepercayaan dari Prabowo Subianto.

"Maka, presiden bisa jadi tidak terlalu nyaman dengan Budi Gunawan untuk menyerahkan persoalan keamanan," terang lelaki yang meraih gelar profesor termuda LIPI tersebut. 

Begitu pula dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dinilai kerap tersangkut masalah hukum, seperti judi online (judol).

Seirama dengan pergantian Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, dimana ada persoalan bermain domino dengan sosok yang pernah berperkara dalam kasus pembalakan liar.

"Menteri Olahraga Dito Ariotedjo hampir sama, karena memiliki persoalan kasus BTS. Cuma untuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini, siapa yang menyangka ikut diganti," ujarnya. 

Pergantian Menpora ini memperkuat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sedang menunjukkan siapa bosnya.

"Lebih ke arah memperlihatkan who's the boss. Jadi pergantian ini masih persoalan internal," urainya. 

Menurut dia, reshuffle menteri ini seharusnya lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Mengingat rakyat meminta juga pergantian untuk Kapolri.

"Saya kira reshuffle ini belum mengakomodir keinginan rakyat yang begitu kuat terlihat dalam gelombang protes beberapa waktu lalu," jelasnya. 

Dia menganalisa bahwa adanya gelombang protes ini juga kurang lebih akibat kebijakan dari Sri Mulyani yang terbiasa ingin menyenangkan pimpinan. Namun, dengan tidak mempertimbangkan risiko yang begitu mahal dan besar.

"Ya, dengan program Prabowo yang mahal, Sri Mulyani justru memberikan dorongan yang meningkatkan beban rakyat dengan pengurangan transfer keuangan ke daerah. Akibatnya pajak meningkat di banyak daerah," paparnya.

Kondisi ini diperparah dengan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi rakyat. Akibatnya, muncul gelombang protes yang meledak dimana-mana.

"Maka, pernyataan Menkeu baru Purbaya Yudhi Sadewa yang menjadi sorotan belakangan ini juga bisa menjadi pemantik. Sebab, terlalu percaya diri. Saya menduga Purbaya ini terlalu lama berada di kalangan elite. Yang sering menganggap remeh kondisi dan situasi," ujarnya. 

Dia mengatakan, di sisi lain reshuffle ini juga menunjukkan semakin panasnya hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi.

Dimulai dengan mulai menyingkirkan Gibran dari berbagai aktivitas hingga kini menteri-menteri yang terkesan merupakan kubu Jokowi. "Saya kira ini juga penyebabnya," jelasnya.