JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut angkat bicara soal Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan hari ini. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap para kepala daerah terpilih nantinya tidak lagi berurusan dengan lembaga antirasywah.

"KPK berharap gubernur terpilih akan meningkatkan pencegahan korupsi di masing-masing daerah dan tidak berurusan dengan KPK selama masa jabatan mereka," kata Syarif saat dihubungi, Rabu (15/2).

Senada, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap kepala daerah terpilih bisa menjaga integritas, bebas korupsi , dan bisa mempersatukan masyarakat. Namun, Agus tak yakin kepala daerah terpilih tidak menjadi pasien KPK.

"Belum jaminan tidak menjadi pasien KPK. Pasalnya pelaporan LHKPN para kandidat baru menyatakan besarnya harta kekayaan calon penyelenggara negara, belum ada audit bagaimana si calon tadi memperolehnya, melaporkan jujur atau tidak," kata Agus.

Menurut Agus  syarat yang dipenuhi 101 pasangan calon kepala daerah tidak ada satupun yang bisa menjamin terbebas dari tindak pidana korupsi. Termasuk, harta kekayaan seluruh kandidat telah dituangkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Bagi calon incumbent, memang bisa sebagai alat control berapa harta yang dikumpulkan selama dia menjabat. Sekali lagi, kalau mengisinya jujur," kata dia. (Put/jpg)