JawaPos.com – Sebaran dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) di Indonesia masih belum merata. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahkan menunjukkan masih ada lima provinsi yang belum memiliki dokter spesialis jantung sama sekali, sementara sebagian besar dokter masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Berdasarkan data Indikator SDM Kesehatan Kemenkes 2026, lima provinsi yang belum memiliki dokter spesialis jantung yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Kepulauan Riau.

"Rasio Sp.JP - Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Terhadap Populasi capaian
0,008 per 1000 penduduk dari target 0,20 per 1000 penduduk," tulis laman resmi Kemenkes, dikutip Rabu (22/7).

Ketimpangan tersebut terjadi di tengah masih besarnya kebutuhan dokter spesialis jantung di Indonesia. Kemenkes sebelumnya mencatat Indonesia baru memiliki 1.639 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 6.801 dokter.

Baca Juga: SoftBank Bayar Media Jepang demi Pasok Konten Berkualitas untuk AI Generatif

Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah dokter spesialis jantung terbanyak, yakni 379 dokter. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 347 dokter, Jawa Barat 286 dokter, Jawa Tengah 178 dokter, dan Sumatera Utara 138 dokter.

Di luar Pulau Jawa, jumlah dokter spesialis jantung juga masih relatif terbatas. Sulawesi Selatan memiliki 104 dokter, Banten 101 dokter, Bali 95 dokter, DI Yogyakarta 93 dokter, Sumatera Barat 61 dokter, Aceh 45 dokter, Kalimantan Timur 39 dokter, serta Riau dan Sulawesi Utara masing-masing 38 dokter.

Sementara itu, sejumlah provinsi hanya memiliki kurang dari 10 dokter spesialis jantung, di antaranya Nusa Tenggara Timur sembilan dokter, Kalimantan Tengah sembilan dokter, Gorontalo delapan dokter, Kalimantan Utara delapan dokter, Maluku enam dokter, Bengkulu enam dokter, Bangka Belitung enam dokter, Sulawesi Barat lima dokter, Papua Tengah empat dokter, dan Maluku Utara dua dokter.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tantangan terbesar dalam penguatan layanan jantung bukan hanya penyediaan alat kesehatan, tetapi juga pemenuhan tenaga medis yang mampu mengoperasikannya.

"Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya," kata Budi beberapa waktu lalu.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemenkes terus mempercepat pendidikan dokter spesialis jantung, termasuk mengirim dokter mengikuti program fellowship di luar negeri. Selain itu, pemerintah bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) juga berupaya mempercepat pemerataan dokter spesialis jantung hingga ke daerah yang selama ini belum memiliki layanan tersebut.