JawaPos.com - Cucu presiden pertama Republik Indonesia, Mahardika Soekarno atau Didi Mahardhika, menyampaikan keprihatinan atas beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) dalam kasus penerimaan suap terkait aksi mahasiswa.
Sebagai putra dari almarhumah Rachmawati Soekarnoputri yang notabene merupakan pendiri dari UBK, Didi menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka hal itu dapat mencederai marwah gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral dan agen perubahan.
"Gerakan mahasiswa memiliki posisi terhormat dalam sejarah bangsa. Karena itu, integritas harus tetap dijaga. Jika benar ada praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai perjuangan mahasiswa, tentu sangat disayangkan," ujar Didi dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: Dugaan Suap Demo BEM UBK: Mahardhika Soekarno Buka Suara soal Marwah Kampus
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis itu juga berharap, UBK bisa terus berpegang pada cita-cita yang diwariskan ibunya, yakni melahirkan generasi muda yang berintegritas, kritis, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.
Didi juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan independensinya akibat pengaruh kepentingan pihak tertentu.
"Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang berpihak kepada rakyat. Jangan sampai gerakan mahasiswa kehilangan kepercayaan publik karena terseret kepentingan politik praktis ataupun kepentingan lainnya," tegasnya.
Baca Juga: PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Dugaan Pemberian Uang ke Pengurus BEM UBK
Didi menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin konstitusi. Namun, menurutnya, kritik tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan perbaikan pelaksanaan kebijakan, bukan semata-mata mendorong penghentian program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Peran mahasiswa adalah mengawal, mengawasi, dan memberikan masukan agar setiap program berjalan lebih baik. Itulah esensi gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam demokrasi," pungkasnya.
Didi juga menegaskan dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam pengelolaan kampus maupun Yayasan Pendidikan Soekarno sejak sang ibu wafat pada 2021.
"Saya tidak lagi berada dalam struktur pengelolaan yayasan maupun universitas. Karena itu, perkembangan yang terjadi saat ini berada di luar tanggung jawab saya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, membeberkan pengakuan mengejutkan dari Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa yang sempat menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK.
Dalam sidang terbuka kampus pada Senin (22/6), Abdi blak-blakan mengaku menerima uang tengah malam menjelang aksi.
"Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan pada Senin dini hari (15 Juni 2026) dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana," ungkap Daniel Panda dalam konferensi pers di Gedung UBK, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).
Baca Juga: Ngaku Terima Rp 20 Juta sebelum Demo dan Bertemu Gibran, Abdi Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH UBK
Pemberi uang meminta massa mengalihkan aksi ke Gedung DPR. Uniknya, meski uang Rp 20 juta telah diterima dan sempat dibagikan ke beberapa pengurus BEM fakultas lain, massa mahasiswa UBK tetap memutuskan bergerak maju menggelar demonstrasi di Istana.
Informasi ini didapatkan setelah Abdi juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, pihak rektorat UBK memastikan investigasi mendalam sedang berjalan. Kampus telah memanggil oknum-oknum yang terlibat untuk menentukan sanksi akademis yang setimpal berdasarkan tingkat kesalahan masing-masing.
Baca Juga: Istana akan Telusuri Dugaan Aliran Dana ke BEM FH UBK usai Bertemu Wapres Gibran
Rektor UBK, Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, menyatakan bahwa keterbukaan pihak kampus dalam mengusut kasus ini adalah bukti nyata komitmen moral UBK. Ia meminta publik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah agar tidak merugikan ribuan mahasiswa UBK lainnya yang berprestasi.
"Universitas Bung Karno percaya bahwa proses klarifikasi yang objektif dan berimbang merupakan langkah yang baik untuk mengungkap fakta. UBK adalah kampus yang mengusung nilai kebangsaan dan ajaran Bung Karno, kami berkomitmen penuh menjaga integritas akademik," imbuh Sri Mumpuni.