JawaPos.com - Bupati Pati nonaktif Sudewo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (15/6).
Sudewo didakwa dua perkara sekaligus, yakni dugaan pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati, serta dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024.
"Hari ini, Senin (15/6), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melaksanakan sidang perdana untuk Terdakwa SDW," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (15/6).
Selain Sudewo, tiga terdakwa lain yang juga menjalani persidangan yakni, Sumarjiono (JION) selaku Kades nonaktif Arumanis, Karjan (JAN) selaku Kades nonaktif Sukoruku, dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades nonaktif Karangrowo.
Mereka didakwa atas perkara dugaan korupsi terkait pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.
Melalui agenda sidang dakwaan tersebut, lanjut Budi, KPK mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya proses persidangan. Terlebih, sidang bersifat terbuka, publik bisa mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan.
Dalam kesempatan ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Tengah dan pihak-pihak lainnya, termasuk masyarakat yang hadir secara langsung menyaksikan persidangan, yang tetap menjaga agar proses sidang berjalan tertib dan kondusif.
"Hal ini tentunya sebagai salah satu bentuk nyata dukungan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Sudewo dan tiga kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa dalam proses pengisian jabatan. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1).
Dalam praktik tersebut, Sudewo diduga mematok tarif awal sekitar Rp 125 juta hingga Rp 150 juta untuk satu posisi perangkat desa.
Tarif itu kemudian diduga dinaikkan oleh dua kepala desa, Abdul Suyono dan Sumarjiono, menjadi Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per calon perangkat desa.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Selain itu, Sudewo juga terjerat kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Jeratan hukum ini melilitnya atas perannya sebagai mantan Anggota Komisi V DPR RI, di mana ia diduga menerima fee dan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Sudewo diduga menerima aliran dana saat masih bertugas di parlemen. Dalam pengembangan kasus, KPK telah menyita uang sekitar Rp 3 miliar yang diduga terkait dengan suap infrastruktur perkeretaapian.