JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang mencurigakan senilai Rp 366,7 miliar yang berkaitan dengan pengurusan layanan keimigrasian. Temuan tersebut menjadi pintu masuk penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim (SK) bersama sejumlah pihak lainnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan penyelidikan tertutup ini berawal dari pengembangan perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, penyidik juga menindaklanjuti laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dalam laporan PPATK terkait transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian Imipas sepanjang 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total mencapai Rp 366,7 miliar.
"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp 9,7 miliar atau sekitar 3 persen yang bersumber dari gaji/tunjangan. Sementara Rp 357 miliar atau 97 persen lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6).
Baca Juga: Betrand Peto Bela Ruben Onsu Buntut Konfliknya dengan Sarwendah
Dalam proses penyelidikan, Silmy yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024 diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS).
Jaya Saputra diduga memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS), yang saat itu menjabat sebagai kepala subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal, untuk menarik biaya tambahan dari para WNA yang mengurus izin tinggal.
"Dimana untuk setiap dokumen Permohonan izin tinggal yang diproses ‘setiap klik ada harganya’," ujar Setyo.
Dalam menjalankan praktik tersebut, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji disebut memberikan akses kepada Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP) serta Gusti Bernardiansyah (GST), staf Subdit Izin Tinggal.
Diduga, Gusti Bernardiansyah menggunakan sejumlah rekening nominee sebagai rekening penampung dana dari setiap pengurusan izin tinggal yang berasal dari biro jasa maupun pihak WNA.
"Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Impas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara sekurang-kurangnya mencapai Rp 145,5 miliar," tegas Setyo.
Dalam kasus ini, KPK telah menahan delapan orang tersangka, salah satunya Wamen Imipas Silmy Karim. Serta, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG); Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS); Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS).
Baca Juga: Jarang Diketahui, Ini 5 Manfaat Keju bagi Tumbuh Kembang Anak
Kasubdit Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS); Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 sekaligus Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA); Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP); serta staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah (GST).
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.