JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menghormati serta mendukung penuh proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan sejumlah oknum pejabat imigrasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, Kamis (4/6). Salah satu yang ditahan, yakni Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan seluruh penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen bersikap kooperatif dengan membuka akses terhadap data, dokumen, maupun keterangan yang dibutuhkan penyidik guna mempercepat pengungkapan kasus secara menyeluruh dan transparan.
"Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel," kata Agus Andrianto kepada wartawan, Kamis (4/6).
Sebagai tindak lanjut penegakan disiplin internal, lanjut Agus, Kemenimipas telah menonaktifkan pejabat yang berkaitan dengan perkara tersebut dari jabatannya. Kebijakan itu diambil agar proses hukum berjalan lancar tanpa hambatan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Baca Juga: Rumah Sudah Rata dengan Tanah, Nenek Elina Kenali Puing-Puing Bangunannya di Persidangan
"Kami juga memastikan layanan keimigrasian kepada publik tetap berjalan normal di seluruh unit pelayanan dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh hal yang berkaitan dengan substansi perkara maupun status hukum para pihak yang terlibat sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.
"Karena itu, masyarakat diminta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," imbuhnya.
KPK tetapkan delapan tersangka termasuk Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kantor Imigrasi Jakarta Barat, pada Selasa (2/6). Ke delapan tersangka diduga melakukan pemerasan pengurusan keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA).
"Sangkaan pasal yang digunakan yaitu Pasal 12e, terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis Pasal 12B atau penerimaan lainnya gratifikasi," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6).
Budi menyebut, dari delapan orang yang menyandang status tersangka, terdapat nama pejabat tinggi Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Jeratan hukum itu berkaitan status Silmy Karim saat menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2023-2024.
"Saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024," ujar Budi.
Selain Silmy Karim, ketujuh pihak lain yang menyandang status tersangka di antaranya
Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025, Saffar Muhammad Godam (SMG); Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra (JS); Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji (TBS).
Baca Juga: Wonyoung IVE Tuai Kritik Usai Video Pemeriksaan Identitas di Bandara Viral
Kemudian, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS); Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA); Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP); dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).
Diduga terlibat pemerasan izin tinggal WNA
Mereka diduga terlibat dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya dalam pengurusan izin tinggal WNA. Tim penindakan KPK turut mengamankan berbagai alat bukti dalam operasi senyap tersebut, di antaranya 33 kendaraan yang terdiri dari tujuh unit mobil, 15 motor dan 11 sepeda.
Tak hanya itu, penyidik KPK juga mengamankan uang tunai dalam bentuk mata uang asing, serta logam mulai yang diruga berkaitan dengan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Budi menyebut, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 e dan 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah pimpinan KPK melakukan gelar perkara, pada Rabu (3/6) malam.
"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur Pasal-Pasal tersebut, baik Pasal 12 e maupun Pasal 12 B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," pungkasnya.