JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi mengutus tim kuasa hukum ke Solo. Dia meminta timnya mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi saksi mahkota dalam persidangan kasus tersebut.

Sampai saat ini, Leonardi sebagai mantan kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan masih menjalani sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Bersama 2 orang lainnya, purnawirawan TNI AL itu didakwa bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan nilai mencapai USD 21 juta atau lebih dari Rp 306 miliar.

”Kami mengajukan undangan permohonan sebagai saksi di persidangan koneksitas Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Kami juga menyampaikan kronologis kenapa beliau kami surati datang ke sini,” kata Rinto Maha, kuasa hukum Leonardi, dikutip Selasa (26/5).

Selain Jokowi yang bertugas sebagai presiden saat pengadaan tersebut berlangsung, Leonardi juga memohon kehadiran Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan (menhan). Menurut Rinto Maha, pihaknya sudah bersurat kepada ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menghadirkan kedua saksi tersebut.

Baca Juga: Siap-Siap, Operasi Patuh Digelar Serentak di Seluruh Indonesia pada 8-21 Juni 2026

”Kami juga sudah melakukan penyuratan ke ketua pengadilan untuk menghadirkan saksi Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu,” ujarnya.

Berdasar informasi yang diterima oleh awak media, Rinto Maha datang langsung ke Solo pada Senin (25/5). Namun, dia tidak berhasil bertemu dengan Jokowi. Sehingga surat untuk Jokowi dititipkan kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertugas di kediaman mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menurut Rinto Maha, kliennya mengirimi Jokowi surat bukan tanpa alasan. Menurut dia, kehadiran Jokowi dalam persidangan sangat penting bagi kliennya. Menurut dia, Jokowi adalah presiden yang menginstruksikan kepada menhan untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat Bujur Timur dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada awal Desember 2015.

”Dalam arahan tersebut laksanakan dan selamatkan. Kami punya dokumennya,” ucap Rinto.

Dalam fakta persidangan yang sudah berlangsung, lanjut Rinto Maha, Indonesia akhirnya kehilangan slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang dibutuhkan oleh negara. Salah satu penyebabnya tidak lain karena proyek pengadaan satelit di Kemhan mangkrak. Namun demikian, dia menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menerima uang, komisi, fee, atau gratifikasi.

”Tidak terdapat fakta bahwa klien kami menerima uang, komisi, fee, gratifikasi, atau keuntungan pribadi serupiahpun dari proyek satelit komunikasi pertahanan tersebut,” jelasnya.

Rinto Maha menilai, keterangan Jokowi sebagai saksi dibutuhkan agar majelis hakim mendapatkan fakta yang utuh. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Leonardi sebagai terdakwa berada dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kebijakan negara. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Apalagi, fakta persidangan menunjukkan bahwa negara belum keluar uang sepeser pun.

”Atas dasar itulah, kehadiran Jokowi baik sebagai saksi mahkota menjadi sangat penting, bukan untuk menarik beliau ke dalam polemik hukum, melainkan untuk membantu majelis hakim memahami secara terang posisi kebijakan presiden, urgensi penyelamatan slot orbit 123° BT, serta konteks objektif yang melatarbelakangi tindakan pejabat pelaksana di bawah struktur pemerintahan,” bebernya.

Baca Juga: Calvin Dores Dirawat Intensif di RS dengan Alat Dipasang di Dada, Ibunda: Mohon Doanya

Slot orbit 123 derajat Bujur Timur, bukan sekadar titik koordinat teknis di ruang angkasa, melainkan aset strategis negara yang berhubungan langsung dengan kedaulatan komunikasi nasional. Berdasar informasi dan fakta keterangan saksi di persidangan dan dokumen, slot orbit dengan karakteristik tersebut sangat terbatas jumlahnya, kurang lebih hanya tersedia 7 slot orbit yang menjadi rebutan dunia.

Sebab, slot orbit tersebut tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan frekuensi L-Band yang memiliki arti penting bagi komunikasi bergerak, komunikasi pertahanan, komunikasi maritim, operasi militer, penanggulangan bencana, search and rescue, serta pelayanan komunikasi di wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sejumlah mantan petinggi Kemhan sudah dihadirkan sebagai saksi. Diantaranya mantan direktur jenderal (dirjen) kekuatan pertahanan (kuathan) Kemhan Mayjen TNI (Purn) Bambang Hartawan muncul dan Marsekal Madya TNI (Purn) M. Syaugi yang pada 2014-2017 bertugas sebagai dirjen renhan Kemhan