JawaPos.com - Anggota DPR yang "nakal" perlu hati-hati. Oknum anggota yang bertingkah aneh-aneh bakal menjadi incaran pemerasan bagi pegawai gadungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kewaspadaan itu perlu untuk seluruh wakil rakyat.
Kasus ini mencuat setelah aparat mengamankan sejumlah pelaku beserta barang bukti uang dalam jumlah besar. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis malam (9/4), ketika tim gabungan KPK bersama Polda Metro Jaya melakukan operasi penindakan di wilayah Jakarta Barat. Dalam operasi itu, empat orang diamankan karena diduga menyamar sebagai pegawai KPK.
"Tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah 4 orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4).
Keempat terduga pelaku diketahui menjalankan aksinya di wilayah Jakarta Barat. Mereka diduga telah beberapa kali melakukan modus serupa dengan menyasar pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat negara.
Dalam penindakan tersebut, aparat juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang asing. “Dalam kegiatan tersebut, Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah USD 17,400," ucap Budi.
Modus yang digunakan para pelaku terbilang serius, karena mengatasnamakan pimpinan lembaga antirasuah.
“Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan dari Pimpinan KPK yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya," tegasnya.
Setelah diamankan, para terduga pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses hukum kini tengah berjalan guna mengungkap jaringan maupun kemungkinan korban lainnya.
Budi mengingatkan seluruh pihak agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan KPK. Kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK.
"Pihak itu melakukan tindakan-tindakan kriminal, penipuan, pemerasan, ataupun yang mengaku dapat melakukan pengaturan perkara di KPK," ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan indikasi penipuan serupa. KPK mengajak masyarakat yang mengetahui adanya modus-modus tersebut agar segera melapor kepada Aparat Penegak Hukum setempat atau kepada KPK melalui call center 198, agar bisa segera ditindaklanjuti," tuturnya.
“Kami tegaskan bahwa dalam menjalankan setiap penugasan, Pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK," sambungnya.
Dia menepis segala bentuk janji pengurusan perkara oleh pihak tertentu. Ia menegaskan, pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. "Sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ suatu perkara yang penanganannya dilakukan oleh KPK," bebernya.
Ia pun menegaskan tidak pernah menunjuk pihak luar sebagai perwakilan. KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK.
“KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK," pungkasnya.