JawaPos.com – Komisi Pengawas Haji Indonesia (Komnas Haji) meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Praperadilan tersebut diajukan oleh Yaqut Cholil Qoumas untuk menguji secara formil penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023-2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengingat, Hakim Tunggal PN Jaksel sebelumnya mengingatkan para pihak, baik Yaqut Cholil Qoumas sebagai pemohon maupun KPK sebagai termohon, agar tidak melakukan lobi atau manuver yang berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara tersebut.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, mengapresiasi pernyataan hakim tersebut sebagai bentuk komitmen terbuka dalam menjamin independensi proses persidangan.
“Pernyataan ini patut diapresiasi sebagai sikap dan komitmen terbuka untuk memberikan jaminan kepada para pihak yang berperkara, juga kepada publik, bahwa putusan yang akan diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum,” kata Mustolih kepada wartawan, Kamis (5/3).
Menurutnya, komitmen tersebut perlu diperkuat dengan melibatkan pihak eksternal guna menjaga marwah proses praperadilan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan melibatkan Komisi Yudisial (KY), lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi lembaga dan proses peradilan. Mustolih menilai, KY perlu menerjunkan tim pemantau dalam sidang tersebut.
“Dengan keterlibatan KY secara aktif dan nyata, praperadilan diharapkan berjalan secara fair, berintegritas, dan adil sesuai prinsip rule of law. Tidak ada pihak yang terabaikan hak-haknya, serta seluruh proses berjalan sesuai dengan KUHAP,” ujarnya.
Mustolih menambahkan, keterlibatan KY sangat penting untuk memantau jalannya persidangan yang digelar secara maraton hingga satu minggu penuh sampai pembacaan putusan. Hal ini mengingat perkara tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat.
“Momen ini juga menjadi pembuktian bagi Komisi Yudisial untuk bekerja dan menunjukkan eksistensinya, terlebih pimpinan lembaga tersebut baru beberapa bulan lalu dilantik oleh Presiden,” imbuhnya.
Dalam permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas, meminta agar penyidikan KPK dinyatakan gugur. Permohonan praperadilan itu dibacakan tim kuasa hukum Yaqut di PN Jaksel, pada Selasa (3/3).
Tim pengacara Yaqut beralasan penetapan tersangka tidak menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
"Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Yaqut Cholil Qoumas) oleh Termohon (KPK) tidak memenuhi prosedur, karena tidak menerapkan ketentuan peralihan dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan tersangka dilakukan, yakni Pasal 618 dan Pasal 622 KUHP Baru serta Pasal 361 huruf b KUHAP Baru," ujar penasihat hukum Yaqut, Melissa Anggraini, membacakan permohonan praperadilan di PN Jaksel.
Melissa juga menyebut, penetapan tersangka terhadap Yaqut yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya tidak lagi berlaku.
"Sehingga penetapan tersangka a quo tidak sesuai prosedur penerapan hukum yang berlaku pada saat penetapan tersangka dilakukan. Konsekuensinya, penetapan tersangka a quo harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," tegasnya.
Baca Juga: Wardatina Mawa Tegaskan Tidak Kena Hasut Fairuz A. Rafiq Ceraikan Insanul Fahmi
Sementara, KPK menegaskan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan mencapai sekitar Rp 622 miliar. Hal itu disampaikan tim biro hukum KPK dalam sidang lanjutan praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (4/3).
"Penyidik Termohon (KPK) telah menerima surat dari BPK perihal penyampaian hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama RI, dengan kesimpulan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan para pihak terkait," ujar Tim Biro Hukum KPK, Indah Oktianti dalam sidang praperadilan.
Menurutnya, dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK terdapat temuan berupa penyimpangan dalam proses pengisian kuota haji khusus tambahan, serta aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023-2024.
"Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp 622.090.207.166," ucapnya.
Karena itu, KPK menegaskan tindak pidana dugaan korupsi kuota haji telah memenuhi kriteria Pasal 11 ayat 1 huruf d Undang-Undang KPK, menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.
KPK juga menegaskan, penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas telah memenuhi dua alat bukti, sebagai syarat penetapan tersangka. Karena itu, KPK meminta Hakim Tunggal Pengadilan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas.
"Menyatakan permohonan error in objecto. Menyatakan permohonan tidak jelas, kabur, obscur libel," pungkasnya.