JawaPos.com - KPK menyebut ada pengembalian dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Nilai dananya mencapai sekitar Rp 100 miliar. Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas tersebut terjadi pada periode 2023–2024.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Yaqut Cholil Qoumas selaku eks Menag serta mantan staf khusus Menag era Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan jumlah dana yang telah dikembalikan tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan proses penanganan perkara yang terus berjalan.

“Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar Rp 100 miliar. ini masih akan terus bertambah, oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, biro travel, ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu silakan bisa segera mengembalikan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1).

Budi menegaskan, KPK membuka ruang bagi pihak-pihak yang diduga terlibat untuk bersikap kooperatif dengan mengembalikan dana yang diduga terkait dengan perkara korupsi kuota haji tersebut.

Menurut dia, sikap kooperatif dari para pelaku usaha penyelenggara haji menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, biro travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian uang-uang,” ujar Budi.

Disisi lain, Budi menyatakan KPK menjerat Yaqut dan Alex dengan sangkaan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Namun, hingga saat ini besaran nilai kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2, pasal 3,” ujarnya.

KPK juga memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dan belum berhenti pada penetapan tersangka.

Ia menambahkan, penyidik turut melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan biro travel haji.

Budi menegaskan, seluruh langkah penyidikan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.

“Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” imbuhnya.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024.

Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah.

Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut.