JawaPos.com - Proses seleksi calon murid Sekolah Rakyat terus bergulir. Hingga saat ini, sudah 9 ribu anak yang masuk dalam daftar calon murid sekolah yang dirancang dengan konsep boarding school tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, seluruh calon murid tersebut telah diasesmen oleh tim dan pemerintah daerah melalui pertemuan dengan pihak orang tua di rumah masing-masing. Selain memastikan komitmen dari calon siswa dan orang tua, asesmen ini juga digunakan untuk memverifikasi data bahwa mereka memang berada di Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yang artinya, mereka berada di kondisi miskin dan miskin ekstrem.

“Seleksinya pun tanpa ada tes akademik. Yang ada, setelah secara administrasi memenuhi syarat, mereka nanti ada cek kesehatan,” tutur Saifullah Yusuf ditemui usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (15/5).

Hal ini untuk mengantisipasi adanya calon murid yang memiliki penyakit menular. Mengingat, konsep sekolah ini adalah asrama sehingga dikhawatirkan akan menularkan ke murid lain.

Kendati begitu, dia memastikan bagi yang terdeteksi sakit maka tidak serta merta dicoret. Calon murid tersebut justru bakal diobati hingga sembuh sebelum akhirnya ikut bergabung dalam proses pembelajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul--sapaan akrab Saifullah turut menyampaikan soal rencana pengadaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat. Diperkirakan, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat mencapai 1.600-2.000 orang untuk mengabdi di 100 titik Sekolah Rakyat.

“Tapi ini kita masih simulasi terus ya. Tapi kalau dari 53 itu kira-kira hampir 1.000 dibutuhkan gurunya, ini di luar kepala sekolah ya,” paparnya. Seleksi calon guru dan tenaga kependidikan ini disebutnya akan dilakukan segera. Targetnya, Juni 2025 sudah rampung semua.

Beda dengan guru, seleksi kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat justru mendekati garis finish. Sudah ada sekitar 150 calon kepala sekolah yang dinyatakan layak dari 500 orang lebih yang mendaftar. Selanjutnya, mereka akan memasuki seleksi tambahan untuk kemudian bisa dinyatakan lolos dan ditempatkan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama dalam program Sekolah Rakyat ini. Yakni, penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

Untuk kelembagaan, kata dia, sudah disepakati jika Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Pihaknya pun sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan ini.

Sementara, terkait penyediaan guru, KemenPANRB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen) telah menyusun beberapa skema. “Skema-skema ini nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,” paparnya.

Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani turut mengamini. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema terkait pengadaan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat.

“Ada (skema, red) redistribusi, ada skema seleksi khusus, tapi kan belum, belum (ditetapkan, red), nanti mau dilaporkan ke Bapak Presiden dulu,” tuturnya.

Dia memastikan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan ini untuk mengisi 65 titik Sekolah Rakyat. Dia pun menjamin, bahwa para guru yang ditempatkan nantinya sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan Mensos. Mulai dari memiliki sertifikat pendidik dan berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Meski akan menempatkan guru ASN pada Sekolah Rakyat, Nunuk mengatakan, tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada di sekolah eksisting. Yang mana, dikhawatirkan pergeseran ini justru menimbulkan kekosongan atau kekurangan guru di sekolah asal. “Ya, harapannya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurut dia, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah berjalan selama ini.

“Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan, kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,” ungkapnya. (mia)