JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau seluruh warga dan pelaku usaha di Ibu Kota untuk menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) serta memberikan data secara jujur dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Hal itu disampaikan Pramono usai menjalani pendataan langsung oleh petugas BPS DKI Jakarta di kediamannya. Ia meminta masyarakat tidak perlu ragu atau merasa cemas saat membeberkan informasi terkait kegiatan perekonomian mereka.
Pramono memastikan seluruh kerahasiaan informasi yang dihimpun dalam SE2026 dijamin aman oleh undang-undang. Pendataan ini murni dilakukan untuk kebutuhan pemetaan statistik perekonomian daerah, bukan untuk kepentingan perpajakan.
"Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Masyarakat diminta memberikan jawaban apa adanya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena data ini akan menjadi referensi dalam mengambil keputusan," ujar Pramono, Senin (31/8).
Ia menambahkan, Jakarta memegang peranan vital sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Beragam sektor usaha tumbuh pesat, mulai dari usaha rumahan, UMKM, hingga korporasi berskala internasional.
Oleh karena itu, keakuratan data lapangan menjadi kunci utama agar Pemprov DKI Jakarta dapat merumuskan regulasi, program bantuan, dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Pemeriksaan Ulang Penerima KJMU
Di luar agenda pendataan ekonomi, Gubernur Pramono turut menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak penyesuaian data desil.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya mahasiswa kurang mampu yang mendadak kehilangan hak akses pendidikan akibat perubahan data yang belum terverifikasi secara akurat di lapangan.
Menyasar Seluruh Sektor Usaha hingga September
Proses pendataan SE2026 menyasar berbagai titik kegiatan ekonomi secara menyeluruh, mencakup rumah tinggal, apartemen, pasar tradisional, pertokoan, hingga kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan mall. Selain wawancara langsung, sebagian responden juga melengkapi data secara mandiri melalui kuesioner.
Sekretaris Utama BPS RI, Zulkipli, mengonfirmasi bahwa progres pendataan di wilayah DKI Jakarta berjalan sangat positif. Berdasarkan daftar pre-list awal, cakupan pendataan bahkan telah menembus angka 111 persen.
"Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami," kata Zulkipli.
BPS mengimbau pelaku usaha maupun warga yang merasa belum terdata hingga saat ini untuk aktif melaporkan diri ke kantor BPS terdekat sebelum batas akhir masa pendataan pada pertengahan September 2026.