JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) diminta untuk lebih transparan dalam hal skema sewa mobil dinas dengan anggaran Rp 19,95 miliar tahun ini.
Skema itu memang bertujuan mencegah kebocoran anggaran dan demi efisiensi. Namun, kebijakan itu harus dipastikan transparan dan dilakukan melalui tender terbuka.
Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, kebijakan yang menuai sorotan publik tersebut adalah langkah dan strategi yang masuk kategori efisiensi fiskal pragmatis.
Pemerintah berusaha menghindari beban biaya perawatan aset lewat skema sewa mobil dinas.
Baca Juga: Mobil REEV Mulai Masuk Indonesia, Gaikindo Minta Pemerintah Beri Insentif
”Ini bisa dibaca sebagai strategi efisiensi fiskal. Dengan menyewa, pemerintah menghindari beban jangka panjang berupa perawatan aset yang sudah melewati umur ekonomis, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran agar tidak terkunci pada belanja modal besar,” kata dia pada Senin (13/7).
Herry menyebut, kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie tersebut merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko fiskal. Terlebih di tengah kondisi dan situasi saat ini.
Biasanya kebijakan itu diberlakukan karena biaya sewa lebih mudah diprediksi ketimbang biaya perawatan aset tetap yang tidak terduga.
”Dan memungkinkan penyesuaian kebutuhan kendaraan sesuai periode kontrak,” ujarnya.
Meski terbilang efektif dan efisien, Herry tetap mengingatkan Pemkot Tangsel untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi atas kontrak yang dibuat.
Baca Juga: Vega Darwanti Bernazar Mau Hadiahkan Mobil Ambulans untuk Mendiang Ibunda, Ini Sebabnya
Sebab, angka Rp 19,95 miliar juga tidak kecil. Selain itu, evaluasi juga harus tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik.
”Evaluasi berkala agar benar-benar lebih hemat dibandingkan pembelian. Ini yang saya kira penting dipahami bersama,” kata dia.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menjelaskan bahwa opsi sewa mobil dinas seperti dilakukan oleh Pemkot Tangsel lebih efektif dan efisien dari sisi pengeluaran anggaran.
Sebab, pemda tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli kendaraan baru.
”Dari sisi manajemen risiko, risiko akan menjadi tanggungan penyedia jasa, termasuk biaya pemeliharaan,” jelasnya.
Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi menganggarkan uang untuk biaya perawatan dan pemeliharaan mobil dinas.
Hanya, dia juga mengingatkan agar proses sewa mobil dinas itu dilaksanakan lewat lelang atau tender terbuka. Sehingga masyarakat bisa melihat prosesnya secara utuh.
Belakangan, anggaran Rp 19,95 miliar yang digelontorkan oleh Pemkot Tangsel untuk menyewa mobil dinas disorot publik.
Merujuk data dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) LPSE Tangsel pada laman data.inaproc.id, anggaran sewa mobil dinas tahun ini meningkat sebesar Rp 2,07 miliar bila dibandingkan tahun lalu Rp 17,89 miliar.
Baca Juga: Jangan Asal Injak Gas! Begini 3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic Saat Menaklukkan Tanjakan Curam