JawaPos.com - Keterlibatan Kodam Jaya/Jayakarta dalam urusan memburu begal dan bandit jalanan mendapat sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar panglima Kodam Jaya membatalkan pengerahan batalyon tempur untuk memburu begal bersama petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya.
”Pangdam Jaya untuk membatalkan rencana pengerahan batalyon tempur dalam penanganan aksi begal di Jakarta karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara,” ungkap Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra sebagai perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil pada Selasa (26/5).
Menurut Ardi, rencana pengerahan batalyon tempur oleh Kodam Jaya/Jayakarta untuk menumpas aksi begal di Jakarta merupakan kebijakan yang keliru, berlebihan, dan menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia.
”Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal, tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkan pendekatan represif dan kekerasan berlebihan dalam ruang sipil,” ucap dia.
Alih-alih mengerahkan tentara, Ardi Manto mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan kriminalitas jalanan melalui peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV di wilayah rawan, penyediaan sistem keamanan publik yang memadai, dan edukasi keselamatan bagi masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendorong agar Polda Metro Jaya meningkatkan patroli keamanan, memperkuat deteksi dini terhadap wilayah rawan kriminalitas, serta menjalankan penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
”Presiden dan DPR RI memastikan agenda reformasi sektor keamanan tetap berjalan dengan menjaga batas tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan, serta menghentikan praktik pelibatan militer dalam urusan keamanan sipil yang bukan menjadi kewenangannya,” tegasnya.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta pemerintah menghentikan pembahasan dan mencabut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI serta Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme.
”Serta memastikan seluruh kebijakan terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidak dijadikan alat legitimasi bagi intervensi militer dalam urusan keamanan domestik dan penegakan hukum,” pintanya.
Kodam Jaya Kerahkan Batalyon Tempur untuk Buru Begal
Kodam Jaya/Jayakarta mengerahkan pasukan dari batalyon tempur untuk memburu begal di Jakarta dan sekitarnya. Langkah itu diambil untuk membantu Polda Metro Jaya menangani aksi begal yang belakangan menjadi ancaman bagi masyarakat.
Menurut Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya/Jayakarta Letkol Arh Noor Iskak, instansinya berkomitmen mendukung dan membantu jajaran Polda Metro Jaya. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan seluruh unsur kepolisian dari level koramil dengan polsek, kodim dengan polres, hingga kodam dengan polda.
”Bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli-patroli bersama mulai dari tingkat bawah koramil-polsek, kodim-polres, sampai dengan polda-kodam. Satuan yang kami libatkan selain dari satuan wilayah kodim, kami juga melibatkan satuan batalyon tempur untuk mem-back up dan menambah personel kegiatan patroli,” kata dia dikutip pada Sabtu (23/5).
Menurut Letkol Noor Iskak, keamanan Jakarta dan sekitarnya merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan Polda Metro Jaya dan seluruh unsur masyarakat untuk memastikan tidak terus terjadi tindak kejahatan yang menjadi ancaman.
”Harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Kodam Jaya akan terus mem-backup, mendukung dan men-support kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya,” tegasnya.
Polda Metro Jaya Tangani Ribuan Kasus Kejahatan Jalanan Sejak 1-22 Mei 2026
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan bahwa sejak 1-22 Mei 2026, pihaknya menerima 1.283 laporan kejahatan jalanan. Dari angka tersebut, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang paling tinggi. Jumlah mencapai 651 laporan.
”Kemudian pencurian biasa 396 laporan, pencurian kendaraan bermotor 209 laporan, dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan,” terang dia dikutip pada Sabtu (23/5).
Atas ribuan laporan tersebut, Polda Metro Jaya sudah mengungkap kasus dari 870 tempat kejadian perkara (TKP) di Jakarta dan sekitarnya. Sementara 413 kasus masih terus berjalan. Iman memastikan, Tim Pemburu Begal juga terus bekerja menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.
Sejauh ini, perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa pihaknya sudah menangkap 173 tersangka. Sebanyak 38 diantaranya disikat langsung oleh Tim Pemburu Begal dari berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Sementara 135 ditindak oleh tim dari jajaran polres di bawah Polda Metro Jaya.
”Kami sampaikan hasil dari pengungkapan terkait dengan barang bukti yang berhasil kami amankan di dalam kegiatan Satgas (Tim) Pemburu Begal ini, dalam periode tersebut, kami sudah melakukan penyitaan terhadap 466 barang bukti,” ujarnya.
Barang bukti tersebut terdiri atas 84 unit gawai, 69 unit sepeda motor, mobil, laptop, serta 8 pucuk senjata api berikut amunisinya. Menurut Iman, senjata api itu yang kerap digunakan oleh para bandit jalanan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau curas.
Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kunci T yang kerap digunakan untuk mencuri kendaraan bermotor, 45 bilah senjata tajam, dan 240 barang bukti lainnya termasuk rekaman CCTV dan sejumlah barang hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku.
Oleh polisi, para pelaku tersebut kini dijerat menggunakan Pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, Pasal 477 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara, Pasal 479 dengan ancaman pidana 9 tahun penjara, dan Pasal 306 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.
”Kami pastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.