APBD Jakarta Defisit Rp 810 Miliar Akibat Belanja Meroket dan Dana Pusat Dipangkas Rp 15 Triliun

JawaPos.com - Keuangan Pemprov DKI Jakarta tengah menghadapi tantangan serius di awal tahun ini.

Hingga 31 Maret 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tercatat mengalami defisit sebesar Rp 810 miliar.

Lonjakan belanja yang melampaui pendapatan daerah menjadi pemicu utama ketimpangan arus kas di triwulan pertama tersebut.

Berdasarkan data realisasi kinerja APBD per 31 Maret 2026, serapan belanja daerah Jakarta mencapai Rp 10,38 triliun atau sekitar 13,97 persen.

Di sisi lain, pendapatan daerah baru menyentuh angka Rp 9,57 triliun (13,39 persen dari target).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengakui situasi ini memaksa timnya bekerja ekstra keras dalam mengelola likuiditas daerah.

"Kami di sektor keuangan terpental-pental, Bapak Ibu. realisasi pendapatan 13,39 persen, belanjanya 13,97 persen. Jadi kami harus putar otak bagaimana cash flow itu bisa harus dijaga," ujar Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).

Meski defisit, tingginya angka belanja ini menunjukkan tren positif dalam percepatan pengadaan barang dan jasa.

Michael menyebutkan bahwa serapan di kuartal I tahun 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, realisasi belanja triwulan I tahun-tahun sebelumnya selalu berada di bawah capaian saat ini:

- 2022: 9,96%

- 2023: 9,86%

- 2024: 10,31%

- 2025: 13,19%

- 2026: 13,97%

"Ini dalam lima tahun terakhir adalah tertinggi yang bisa dicapai," tegas Michael.

Strategi Efisiensi: Pangkas Perjalanan Dinas dan Seremonial

Defisit ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) bagi Jakarta sebesar Rp15 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI kini mulai mengencangkan ikat pinggang dengan memprioritaskan program strategis menuju Kota Global.

Michael menjelaskan bahwa efisiensi ketat akan dilakukan pada sektor belanja penunjang yang tidak memiliki output terukur.

Sekdaprov DKI Jakarta Uus Kuswanto sudah mengeluarkan Instruksi Sekda tentang efisiensi penandaan belanja tahun 2026.

"Kita melakukan penandaan untuk efisiensi di belanja perjalanan dinas, belanja untuk kegiatan bersifat seremonial, belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, lalu belanja makan-minum dan belanja hibah sedang kita lakukan exercise untuk dilakukan efisiensi," imbuhnya.

Kinerja Ekonomi Jakarta Triwulan I 2026

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan kinerja APBD Triwulan I 2026.

Ia mengungkap realisasi belanja daerah mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa roda pembangunan di Jakarta bergerak lebih cepat dari biasanya.

"APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasinya meliputi pendapatan daerah Rp 9,57 triliun (13,39 persen), belanja daerah Rp 10,38 triliun (13,97 persen), penerimaan pembiayaan Rp 5,82 triliun (58,92 persen), serta pengeluaran pembiayaan Rp 243,2 miliar (3,45 persen), dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp 4,77 triliun," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4).

Pramono juga menyoroti efektivitas birokrasi dengan selesainya 94.798 paket pengadaan.

Ia meminta jajarannya untuk segera menuntaskan paket yang tersisa agar dampaknya langsung dirasakan warga.

Daya tahan ekonomi Jakarta, tutur Pramono, juga terbukti tangguh. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten tinggi.

Sepanjang tahun 2025, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,21 persen, mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen. Optimisme ini pun terus berlanjut hingga tahun ini.

"Yang menggembirakan, pada Maret 2026 indeks keyakinan konsumen mencapai 145,5. Ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Jakarta," kata Pramono.

Strategi Efisiensi: Pangkas Perjalanan Dinas dan Seremonial

Kinerja Ekonomi Jakarta Triwulan I 2026

Artikel Terkait