JawaPos.com - Penghentian sementara aktivitas pertambangan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin di Kabupaten Bogor langsung terasa manfaatnya bagi banyak orang.
Mereka tidak khawatir lagi untuk berkendara di jalan utama Parung Panjang dan sekitarnya. Selain itu, masalah menahun soal kemacetan tidak ada lagi, yang biasanya kerap terjadi imbas truk-truk tambang yang melintas tak mengenal waktu.
Salah satu manfaat dihentikannya aktivitas pertambangan sementara oleh KDM dirasakan oleh sopir mobil ambulans.
Melalui video di akun Instagram gamparofficial1, salah satu driver mobil ambulans mengucapkan terima kasih kepada Dedi Mulyadi.
"Sejak tambang ditutup sementara, kami bisa mengantarkan pasien dengan baik. tidak pernah lagi terjebak di tengah-tengah keramaian truk tambang," kata sopir ambulans yang tak disebutkan namanya itu.
Dia pun secara tegas menyatakan mendukung penuh langkah KDM untuk menertibkan perusahaan pertambangan dan truk-truk tambang yang telah merugikan masyarakat luas.
"Kami dari pihak ambulans dan rekan-rekan sangat berterima kasih dan mendukung kebijakan KDM," tegasnya.
Penghentian sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin juga dirasakan manfaatnya oleh Syaeful, salah satu warga.
Dia mengaku bisa cepat sampai ke kantornya di BSD saat berangkat kerja setelah tidak ada truk-truk tambang.
"Biasanya selalu ada kemacetan pas berangkat atau pulang kerja.Tapi setelah dihentikan, jalanan jadi nggak macet. Jadi kita sebagai warga merasa aman dan nyaman," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa dirinya tidak akan membiarkan truk tambang melintasi jalan provinsi di Parung Panjang dan sekitarnya.
"Ke depannya, saya jamin tidak ada lagi mobil tambang yang lewat di jalan yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Jalan yang dibangun Pemprov itu untuk warga, bukan untuk tambang," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
spesifikasi Jalan Tak Sesuai untuk Truk Tambang
Larangan truk tambang melintas di jalan utama Parung Panjang itu bukan tanpa alasan. Menurut KDM, sudah seharusnya jalan provinsi tidak boleh dilewati oleh truk tambang yang bobotnya mencapai puluhan ton. Itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk jalan provinsi.
"Kapasitas jalan provinsi hanya sekitar 10 ton. Sedangkan kendaraan tambang 45-50 ton, nggak mungkin," papar Dedi Mulyadi.
KDM meminta para pengusaha yang telah mengeruk keuntungan sangat besar dari pertambangan puluhan tahun di Parung Panjang dan sekitarnya untuk membangun jalur tambang sendiri. Lahannya bisa difasilitasi oleh Pemkab Bogor atau Pemprov Jawa Barat.
"Kalau niat bangun tambang, jalannya harus jalan tambang. Jalan tambang ya dibangun oleh yang berkepentingan menambang. Bangun sendiri, buat sendiri," jelas Dedi Mulyadi.
Dukungan Warga untuk KDM
Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas penutupan aktivitas tambang sementara. Setelah truk-truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya sangat sulit diatur.
Spanduk yang beredar di media sosial itu menegaskan persetujuan warga Parung Panjang dan sekitarnya atas segala kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan lingkungan, dan membangun ekosistem yang positif setelah bertahun-tahun diracuni oleh debu.
"Saya setuju dengan kebijakan Bapak Gubrernur Dedi Mulyadi untuk menutup tambang karena masyarakat Parung Panjang sudah muak dengan truk tambang yang tak beraturan," bunyi isi spanduk yang beredar di sejumlah grup Parung Panjang.
Tak hanya spanduk, dukungan juga mengalir deras dari warga Parung Panjang melalui video yang beredar di media sosial.
Banyak warga secara khusus menegaskan dukungan mereka terhadap langkah yang diambil Dedi Mulyadi.
"Saya Heru dan saya mendukung penuh kebijakan Kang Dedi untuk operasional tambang di Parung Panjang," kat Heru dalam video.
Selain itu, Heru juga meminta kepada pria yang kerap disapa KDM untuk membangun jalan khusus tambang sebagai solusi atas keruwetan yang terjadi di Parung Panjang akibat truk-truk tambang.
Karena selama jalan khusus tambang tidak dibuat, potensi pelanggaran akan terus terjadi dilakukan oleh pengusaha tambang, dengan mengacu pada sejumlah peristiwa yang telah terjadi sebelumnya.
"Saya sangat mendukung terealisasinya jalan khusus tambang. Parung Panjang, 29 September 2025," katanya.
Hal senada juga muncul dalam banyak video lain dari warga Parung Panjang yang beredar di media sosial.
Mereka mendukung kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan truk tambang demi kebaikan lingkungan dan masyarakat, serta menaruh harapan pemprov Jawa Barat memprioritaskan pembangunan jalan khusus tambang.
"Saya Eki pengguna jalan di Parung Panjang, menuntut penegakan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023, serta menuntut pemerintah untuk merealisasikan jalur tambang," kata Eki, warga lainnya, dalam bentuk video.
Perusahaan Hibahkan Jalan
Proses pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin diprediksi tidak akan menjadi masalah yang terlampau serius dan rumit.
Pasalnya, sejumlah perusahaan tambang yang lahan mereka dilewati memutuskan menghibahkan sebagian lahan mereka untuk pembangunan jalan khusus tambang.
Rencananya, jalan khusus tambang ini akan melewati beberapa desa dari dua kecamatan Cigudeg dan Rumpin.
Proses administrasinya juga tidak terlalu ruwet karena jalan khusus tambang berada di wilayah Jawa Barat atau tidak sampai lintas provinsi.
dengan adanya sejumlah perusahaan tambang yang menghibahkan lahan mereka untuk jalan khusus tambang, warga Parung Panjang menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membangun jalan khusus tambang demi kebaikan semua pihak.
"Kalau sampai jalan tambang tidak dibangun padahal lahannya sudah ada, sungguh sangat keterlaluan," kata Syaiful Rahman, salah satu warga, kepada JawaPos.com.
"Jalan tambang memang sudah waktunya dibangun. Hanya dengan ini, masalah akan benar-benar teratasi," timpal Yanti, warga lainnya.