JawaPos.com - Sejumlah proyek di wilayah Jabodetabek terkena dampak akibat penutupan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Bukan hanya proyek milik swasta, yang juga terkena imbasnya adalah proyek pembangunan infrastruktur milik pemerintah. 

Dilansir JawaPos.com dari Radar Bogor, sejumlah proyek pembangunan pemerintah di wilayah Kabupaten Bogor juga ikut terkena dampak dari penutupan sementara aktivitas pertambangan di tiga kecamatan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. 

Sejumlah penyedia jasa mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan bahan material untuk memenuhi kebutuhan konstruksi yang berlangsung pada akhir tahun 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, bahkan sampai galau dalam menghadapi situasi ini. Di satu sisi, banyak yang menjerit bahan material mulai langkah, di sisi lain ada alasan kuat kenapa pertambangan dihentikan sementara.

"Hanya saja, kami tidak bisa gegabah. Misalnya terkait tuntutan masyarakat untuk membuka kembali perusahaan tambang. Tidak bisa seperti itu, karena itu kebijakan Gubernur," kata Suryanto Putra.

Dia pun mengakui ancaman kelangkaan bahan material batu dan pasir tidak hanya dialami pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor, tapi juga dialami proyek dari pemerintah pusat dimana proyeknya jadi kendala. Hal itu diketahui setelah pihaknya mendapat laporan dan keluhan dari para penyedia jasa.

"Mudah-mudahan ada solusi. Karena dampaknya bukan hanya pada kegiatan pembangunan, tapi ekonomi masyarakat juga yang bergantung pada tambang," katanya

Menurut dia, sejumlah penyedia jasa di wilayah Jabodetabek terpaksa memutuskan ambil bahan material dari luar daerah setelah pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin dihentikan sementara.

"Ada juga proyek-proyek yang masih berjalan dengan mengambil bahan material dari luar daerah, meski harganya mungkin tinggi," ungkap Suryanto.